Selasa, Juni 23, 2009

SUARA YOMAN WENDA


Perang Gerilya

MILITER INDONESIA MENYERANG MARKAS BESAR PERTAHANAN TPN/OPM KODAP III KALI KOPI DI TIMIKA
By.YOMAN WENDA OMA WANDOAK TIOM

Mar 13, 2005, 18:54

TIMIKA - (SPMNews) -- OPERASI Penyerangan secara membabi buta ke Markas Besar TPN/OPM Kodap III Kali Kopi Mimika oleh aparat Militer Indonesia di Mimika, pukul 13.48 WPB, Minggu (06/03) lalu. Dalam penyerangan ini telah terjadi tembak menembak yang sengit. TNI yang datang dalam jumlah besar dengan peralatan lengkap siap tempur telah berhasil menewaskan salah seorang anggota MABES Pertahanan TPN/OPM Kodap III Kali Kopi.

Peristiwa penyerangan secara besar-besaran ke Markas Besar TPN/OPM Kodap III Kali Kopi TNI tidak berhasil menemukan Panglima Pertahanan Gen.TPN/PB Kelly Kwalik. TNI hanya bertemu dengan 7 orang anggota TPN/PB yang baru tetapi TNI kalang kabut menghadapi mereka. Penyerangan ini, TNI telah menembak seorang anggota TPN/PB Markus Stugmol. Sementara di pihak TNI ada beberapa yang kena tembak dan luka-luka berat. Sampai berita ini diturunkan situasi masih perang dan tegang di Markas Besar Pertahanan Kodap III Kali Kopi.

Pangdam XVIII Trikora dan Dandim Mimika sangat kecewa karena dalam Operasi Penyerangan besar-besaran secara membabi buta ini tidak berhasil menemukan Panglima Kodap III.

Panglima MABES TPN/OPM Kodap III Kali Kopi telah berpindah ke tempat lain dan hanya menempatkan 7 orang anggota TPN untuk tugas jaga. TNI salah menerima informasi Intelijen yang mengakibatkan susahnya menemukan keberadaan Panglima MABES TPN/OPM Kodap III Kali Kopi dalam operasi penyerangan membabi buta ini karena Tuan Panglima dan para perwira TPN/PB lain telah berpindah ke tempat.

AMP-TIMIKA berhasil bertemu dengan Gen. TPN/PB Kelly Kwalik, Panglima Kodap III TPN/OPM. Dalam pertemuan itu, Gen. Kelly Kwalik mengatakan bahwa "kami masih bertahan, saya tinggal baik-baik di Markas. Mengapa TNI datang ke rumah saya ? tanpa permisi bongkar saya punya rumah ? mereka datang sampai Jual jadi saya tetap Beli terus sampai saya akan masuk ke kota. Kami tidak mengemis ke Pemerintah Indonesia. kami tinggal bertahan di hutan rimbah tapi mereka cari apa disini ? sampai masuk ke hutan besar ini. Idonesia punya kampung dimana, Indonesia punya dusun dimana, Indonesia punya bekas kebun dimana. Perjuangan kami murni untuk pembebasan Tanah Papua dari penjajahan kolonialisme NKRI, bukan untuk cari gara-gara".

Gen. TPN/PB Kelly Kwalik, Panglima Kodap III TPN/OPM meminta kepada mahasiswa, rakyat Papua, rakyat Indonesia dan dunia internasional untuk melihat dan mempelajari peta konflik 2005 yang sedang dirancang oleh NKRI untuk dijalankan oleh TNI/POLRI di seluruh Tanah Papua. kehadiran Militer TNI/POLRI, Pemerintah Indonesia atas tanah Papua adalah sebagai upaya memusnahkan orang Papua dari tanah Papua dan sebagai tempat mencari makan untuk kenaikan pangkat, jabatan dan uang.

Pesan saya, mari kita pelajari tindak tanduk mereka, demi kemerdekaan Manusia, Binatang, Tumbuhan dan Tanah Papua tercinta!

LIMA SOPIR HARDTOP YANG DIBUNUH OLEH PASUKAN TPN/OPM GOLIATH TABUNI ADALAH INTEL KOPASSUS BERPANGKAT PERWIRA By SPMNews Ndugu-Ndugu


Perang Gerilya

LIMA SOPIR HARDTOP YANG DIBUNUH OLEH PASUKAN TPN/OPM GOLIATH TABUNI ADALAH INTEL KOPASSUS BERPANGKAT PERWIRA
By SPMNews Ndugu-Ndugu

DETY

MULIA - (SPMNews) -- LIMA ORANG sopir mobil Hardtop dan seorang pembantu mereka yang dibunuh oleh Pasukan TPN/OPM Pimpnan MajGen. TPN PB Goliath Tabuni pada tanggal 12 Oktober 2004 lalu ketika mereka sedang melintasi jalan trans Wamena-Mulia adalah anggota Intelijen Kopassus berpangkat perwira. Mereka dibunuh berkat informasi penyamaran mereka itu dibongkar oleh Intelijen Indonesia sendiri di Wamena Kota yang menjual informasi itu kepada pihak TPN/OPM.

Pasukan Maj. TPN PB Goliath Tabuni yang mengetahui informasi itu langsung menghadang mereka, dan setelah diselidiki, ternyata mereka adalah Anggota Kopassus berpangkat Perwira yang sedang melakukan penyamaran. Pasukan TPN/OPM menemukan Kartu Anggota, Senjata dan ribuan butir peluru serta Bahan Makanan yang mereka bawa dari Wamena sebagai logistik bagi Satgas Ban II Kopassus yang bermarkas di Mulia, Puncak Jaya.

Utusan Gen. Goliath Tabuni yang ditemui SPMNews Crew di Ilaga beberapa hari lalu sangat terkejut ketika SPMNews menyodorkan Lembaran Berita yang di Copy dari Website Departemen Pertahanan Rep. Indonesia (http://www.dephan.go.id), yang menyebutkan bahwa mereka yang dibunuh itu adalah Warga Sipil.

"Kami punya bukti! Kartu Anggota mereka ada ditangan kami! Pada saat digeledah, ternyata mereka membawa senjata, peluru dan Bahan Makanan untuk Satgas Ban II Kopassus yang ada di Mulia. Rusli, Deni, Djafar, Triyono dan Ali itu hanya nama samaran yang diberikan oleh TNI/POLRI dan Pemda Puncak Jaya kepada mayat-mayat Kopassus itu dan disebarluaskan kepada publik melalui Pers." Jelas utusan itu dengan nada marah.

Sampai berita ini diturunkan, situasi di Puncak Jaya masih mencekam karena kejahatan dan kebuasan TNI/POLRI terhadap warga sipil sulit dibendung. Ribuan warga sipil yang mengungsi karena dikejar oleh TNI/POLRI masih tersebar di hutan-hutan dan gunung-gunung. Mereka menderita karena kelaparan, keletihan dan sakit karena diserang berbagai penyakit.

Selakipun demikian, Tim Investigasi Puncak Jaya yang dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut di lapangan belum mengumumkan hasil investigasi. Menurut mereka, hasil itu tidak perlu diumumkan karena Gen. Goliath Tabuni adalah sosok kanibal yang telah melanggar HAM Warga Non Papua yang ingin hidup aman di atas Tanah Papua dengan membunuh warga sipil Non Papua, yakni 5 Orang Sopir Hardtop dan 1 Orang pelayan mereka.

Dari pantauan SPMNews Crew, Tim Investigasi Puncak Jaya menyebar isu ini berdasarkan petunjuk TNI/POLRI. Mereka juga sengaja mengelabui publik karena Dana Investigasi sebesar Rp. 20 Juta sudah ludes ditangan Dorrus Wakum dari Kontras Papua, Ferry Marisan dari Elsham Papua dan Henny Arobaya, Anggota DPRD Provinsi Papua.

Elsham Papua secara lembaga membela dan melindungi Ferry Marisan dari manipulasi Dana Investigasi dengan membesar-besarkan penghargaan berupa Human Rights Awards dari Forum Pasifik Selatan yang diterima Lembaga itu beberapa waktu lalu. Direkturnya, Aloysius Renwarin, SH sempat tampil di Program Lensa Papua yang disiarkan oleh TVRI ketika debat tentang penggelapan dana investigasi semakin gencar di internet yang membuat dirinya berang dan hampir memukul Jefrry Pagawak. Wawancaranya di TVRI ternyata sangat ampuh karena publik di Tanah Papua berhasil dikelabui oleh Elsham Papua. Rakyat Papua ramai membicarakan Award yang diterima Elsham sedangkan kejahatannya dalam membela dan melindungi Aktivisnya yang terbukti mencuri maupun tindakan berkarakter militeristik yang didemonstrasikan secara langsung oleh Direktur-nya dilupakan begitu saja. (KaOnAk)

Pimpinan OPM Goliat Tabuni Masih di Puncak Jaya

Pimpinan OPM Goliat Tabuni Masih di Puncak Jaya
By KCM
Feb 6, 2005, 13:04

Kol. TPN PB Nggoliar Tabuni, Komandan Operasi KODAP III Nemang Kawi

















JAYAPURA - Kelompok sipil bersenjata (KSB) atau TPN /OPM pimpinan Goliat Tabuni yang bikin ulah, Selasa (12/10) lalu dan membunuh 6 orang supir truk, tujuan Wamena ke Mulia, tepatnya di Kali Baroge, Tinggi Nambut, Distrik Illu Mulia, Puncak Jaya, serta kembali melakukan aksi penyerangan Jumat (12/11) kepada 13 orang tim Satkorlak, masih berada di daerah Puncak Jaya.

Hal itu dikemukakan Bupati Puncak Jaya, Eliser Renmaur, kepada Pembaruan, Jumat (4/2), di Jayapura. "Goliat Tabuni masih berada di sekitar Puncak Jaya bersama para pengikutnya. Ini saya dapat keterangan pihak gereja disana, "kata Eliser.

Dikatakan, posisi Goliat Tabuni berada di Kampung Tinggineri. "Jadi kalau peristiwa lalu di Tinggi Nambut, kini dia berada di Tinggi Neri. Jarak anatara Tinggi Nambut dan Tinggi Neri sekitar 20 Km. Mereka selalu beergerilya dihutan-hutan serta mencari celah-celah ketidakwaspadaan kita "ujarnya.

Untuk itu, kata dia, antisipasi selalu dilakukan aparat Polri/TNI yang berada disana."Aparat keamanan disana selalu stand bye, pos-pos di Mulia Yogorini, Bukit Senyum dan juga di Udenere, Keliri, Komplek Pasar Mulia, User, Muriambut, Munia, Yugurini. Kami tidak mau peristiwa itu terulang lagi "ujarnya. (ROB/W-5)

Serangan memiliki kesan negatif bagi masyarakat Bali sendiri.

bahan makalah Bali Tourism Watch: Dampak Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Serangan

Bali Tourism Watch: Dampak Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Serangan

March 10, 2007 at 1:35 am (Artikel Pariwisata)

Oleh: I Nengah Subadra

Dengan memperhatikan sederetan dari pendekatan teoritis tentang dampak dari kegiatan pariwisata, khususnya yang didasari atas tinjauan perencanaan dan beberapa disiplin lainnya, dimana pembahasan dampak yang meliputi dampak fisik, ekonomi dan sosial budaya maka perlu dilihat implementasi dari teori tersebut di suatu daerah tujuan wisata yang ada di Bali yaitu di desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar.

Bali yang menjadi barometer pariwisata Indonesia tidak pernah luput dari dinamika sebagai bagian yang harus dihadapi sebagai kenyataan. munculnya mekanisme pengendalian perkembangan pariwisata yang lebih rapid an berencana sebagaimana yang dikenal dengan Sceto Plan yang awalnya ingin menempatkan atau memposisikan pariwisata Bali dengan antisipasi secara baik terhadap beberapa dampak yang memungkinkan terjadi di masa mendatang. Model Sceto Plan ini terbukti dapat menekan kesemerawutan perkembangan pariwisata Bali, khususnya pada wilayah yang direncanakan dalam model tersebut.

Desa Serangan sebagai salah satu obyek pariwisata di Bali tak luput dari perhatian banyak pihak terutama yang berniat untuk mengembangkan pariwisata dengan melihat potensi yang dimiliki desa Serangan. Jika dilihat secara fisik, sebelum adanya proyek pengembangan pulau Serangan, luas keseluruhan pulau serangan adalah seluas awalnya adalah 112 hektar Sejak adanya proyek pengembangan pulau Serangan oleh PT. Bali Turtle Island Development (BTID) maka ada perubahan yang sangat jelas yang terjadi pada bentuk pulau Serangan tersebut Hal ini disebabkan adanya penambahan luas daratan melalui reklamasi sebanyak 379 hektar sehingga luas seluruhnya setelah direklamasi menjadi 491 hektar (Lemlit Unud, 1995). Proyek yang dibangun dengan mega proyek dan investasi yang menelan biaya ratusan milyard tersebut telah merubah wajah pulau kecil tersebut dengan cara mereklamasi pantai di sebelah timur, selatan, barat daya, dan sebagian di utara pulau Serangan

Sebelum adanya proyek tersebut, Pulau Serangan dengan jelas masih terpisah dari pulau Bali. Sedangkan sejak adanya pengembangan, maka pulau Serangan telah betul-betul terhubung menjadi satu dengan pulau Bali. Maka secara fisik tidak hanya pulau Serangan yang mengalami perubahan, akan tetapi juga pulau Bali itu sendiri. Dari sisi dampak positif, maka hal ini nampak sangat positif, karena masyarakat desa setempat menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan kepariwisataan atau kegiatan ekonomi lainnya melalui transportasi darat dimana waktu tempuh menuju daratan pulau Bali akan lebih cepat dan lebih mudah.

Disamping dari sisi transportasi, dampak fisik dari pengembangan pulau Serangan adalah juga memberikan peluang kepada penduduk untuk memperluas areal pemukiman, prasarana pariwisata, areal lahan pariwisata pembangunan sarana keagamaan, dan mendukung pelestarian benda cagar budaya. Oleh karena pantai disekitar pulau Serangan adalah pantai yang pasang surut, maka pengurukan atau reklamasi pantai serangan yang dilakukan secara besar-besaran memberikan manfaat positif terhadap perluasan tempat tinggal. Hal ini terlihat dari dipindahkannya 23 KK penduduk yang berada di bagian selatan pulau

Serangan selanjutnya menempati wilayah reklamasi di Banjar Dukuh dan Banjar Kawan. Demikian juga pada pembangunan prasarana pemerintahan khususnya tempat pembangunan Kantor Kepala Desa di Banjar Tengah, dengan pembangunan tersebut menyebabkan lahan pembangunan kantor Kepala Desa tersebut menjadi sangat layak dan lebih baik dari sebelumnya.Dilihat dari kepentingan pariwisata, sejak diadakannya reklamasi secara fisik di pulau Serangan telah memberikan peluang yang lebih luas dan nyaman untuk kegiatan pariwisata seperti untuk memancing, menyaksikan pelestarian penyu serta kegiatan wisata lainnya. Wayan Artana, salah seorang warga desa Serangan mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan jalan yang menghubungkan Baypass Ngurah Rai dan pulau Serangan, kunjungan wisatawan nampak lebih banyak karena transport yang menuju desa Serangan lebih mudah dibandingkan dengan sebelum adanya pengembangan pembangunan prasarana pariwisata tersebut. Demikian juga dampaknya terhadap prasarana keagamaaan, dimana pengembangan pembangunan pulau Serangan memberi kontribusi positif terhadap prasana peribadatan berupa perluasan lahan parkir untuk persembahyangan, perluasan lahan untuk antre bagai pada pemedek (umat yang akan bersembahyang) saat piodalan atau hari keagamaan lainnya.

Dengan semakin luasnya wilayah pulau Serangan maka secra positif bagi penduduk setempat merasa lebih nyaman untuk tinggal dan tidak merasa was-was dari kemungkinan terjadi bencana yang berasal dari laut. Daratan yang membentang luas seperti gurun yang masih kosong tanpa ada bangunan fisik, mengisyaratkan bahwa perluasan pulau serangan akan memberikan peluang bagi pembangunan dimasa mendatang, termasuk pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Selain dampak positif, dampak negatif yang ditimbulkan secara fisik dari pengembangan pulau Serangan juga bisa terlihat jelas yaitu terjadinya perubahan alur ombak laut pada pesisir pantai dikawasan selatan. Kalau mulanya atau sebelum pengembangan, ombak laut bisa meliuk melalui sela antara pulau Serangan dengan pulau Bali, maka sekarang tidak ada lagi liukan ombak sebagaimana sebelumnya, sehingga ombak laut berubah alur. Dengan perubahan ini, berakibat pada sisi-sisi daerah pesisir pantai lainnya terutama yang berjarak antara 1 sampai 10 mil laut dari pulau serangan. Secara jelas dapat dilihat adalah terjadinya kerusakan pada daerah pantai sekitar Sanur, bahkan sampai ke Padang Galak. Disamping itu juga terjadi dampak terhadap biota laut di sekitar pulau Serangan sebagai akibat menurunnya pasokan aliran air laut yang biasanya menggenangi secara normal terhadap biota laut tersebut.

Dari sisi ekonomi dapat dilihat beberapa contoh positif dari dampak pengembangan pariwisata di desa Serangan, diantaranya; kehidupan masyarakat desa Serangan menjadi semakin maju karena akses munuju wilayah perkotaan menjadi semakin lancer. Masyarakat dapat secara langsung bepergian ke Denpasar melalui kendaraan darat seperti sepeda motor atau mobil, bahkan terkadang ada mobil angkutan umum yang bisa langsung mengantar masyarakat ke tujuannya dengan beban biaya yang ditimbulkan semakin murah. Dengan kondisi yang demikian maka kegiatan ekonomi masyarakat desa Serangan menjadi sangat lancar terutama dalam hal menyalurkan hasil-hasil produksi masyarakat desa. Beberapa dampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah adanya bermunculan café-café yang saat ini mencapai 25 buah. Adanya kegiatan pelestarian penyu yang secara ekonomis menghasilkan penangkaran ratusan penyu, sebagaimana yang dilakukan oleh Wayan Artana, salah seorang dari penduduk asli di desa Serangan.

Disamping konservasi, penyu-penyu yang ditangkar juga sering digunakan untuk kebutuhan upacara agama baik bagi masyarakat Serangan sendiri maupun masyarakat dari luar desa Serangan. Dengan adanya usaha tersebut maka secara langsung dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa di pulau Serangan. Selain, kegiatan ekonomi yang telah disebut diatas, di pulau serangan saat ini juga ada pembudi dayaan rumput laut, kegiatan nelayan yang kesemuanya dapat dengan lebih mudah dipasarkan ke luar wilayah pulau Serangan.

Sisi ekonomi lainnya dari pengaruh pengembangan pulau Serangan adalah adanya pemasukan keuangan sebagai kas desa. Pemasukan keuangan terutama berasal dari dana karcis masuk yang dikenakan kepada setiap orang yang memasuki pulau Serangan dengan tarip Rp.1000,- bagi pengendara sepeda motor dan Rp. 2000,- bagi pengendara mobil Pemasukan dari karcis masuk tersebut cukup besar, dimana dananya digunakan untuk menunjang pembangunan desa dan keperluan pemeliharaan sarana-dan prasarana peribadatan yang ada di desa Serangan.

Dari peningkatan ekonomi masyarakat desa Serangan berakibat pada meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat pulau Serangan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Secara komunal bisa dilihat dengan semakin semaraknya masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan yang bahkan bisa melakukan kegiatan tersebut hingga pada tingkat utama. Disamping itu juga bisa dilihat dari semakin trampilnya masyarakat desa Serangan dalam bidang penguasaan bahasa internasional, komunikasi internasional, melakukan bisnis pada tingkat internasional, serta melakukan pertukaran budaya di tingkat internasional

Beberapa contoh diatas telah cukup memberi gambaran yang positif terhadap dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan pariwisata di desa Serangan.. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata dapat memberikan nilai ekonomi yang sangat besar kepada masyarakat desa Serangan. Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Bali, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat desa Serangan, dan pasti semakin besar pula keuntungan ekonomi yang di raih oleh masyarakat desa tersebut.

Selain dampak fisik, ekonomi yang telah dipaparkan diatas, maka tidak dapat dihindarkan pula adanya dampak sosial budaya yang timbul sebagai akibat pengembangan obyek wisata pulau Serangan . Jika dilihat desa Serangan sebelum dikembangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka nampak seperti terisolir oleh batasan laut. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat setempat. Setelah adanya pengembangan maka banyak dampak yang secara sosial budaya baik positif maupun negatif yang muncul.
Secara negatif, dengan kondisi seperti sekarang maka beberapa dari masyarakat desa Serangan merasa terangkat secara ekonomi, maka trend kehidupan glamour juga mengikuti. Sebagai contoh, banyak bisa dilihat anggota masyarakat yang menggunakan aksesoris yang secara sisial budaya tidak mencerminkan keaslian dari masyarakat setempat. Adanya peningkatan arogansi komunal yang dicerminkan dengan pemungutan biaya masuk melalui pintu masuk desa Serangan terhadap masyaratkan yang berasal dari luar desa Serangan.

Pengenaan biaya masuk ini di satu pihak berdampak positif sebagaimana diuraikan di atas, tetapi dipihak lain seakan-akan merasa terlalu komersial, padahal wilayah desa Serangan juga merupakan wilayah Bali secara utuh. Hal ini nampak kurang memperhatikan pertimbangan sosial, karena untuk masuk ke pulau Serangan setiap orang dianggap sebagai wisatawan, tidak dibedakan seseorang sebagai wisatawan dan sebagai masyarakat Bali. Semestinya karcis masuk tersebut dilakukan pemilahan biaya karcis dimana masyarakat Bali tidak semestinya dikenakan karcis sebagaimana yang berlakum saat ini. Dari sisi ini terlihat nuansa pengembangan pulau Serangan memiliki kesan negatif bagi masyarakat Bali sendiri.

Secara positif, masyarakat desa serangan menjadi lebih maju. Hal ini bisa dibuktikan dengan telah mulai adanya sejumlah masyarakat yang termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang sarjana bahkan belakangan sampai jenjang pasca sarjana, demikian juga terhadap kehidupan politik masyarakat dimana tokoh-tokoh politik juga telah mulai muncul dari pulau Serangan . Nilai sosial budaya yang muncul dari perkembangan obyek wisata serangan adalah sebagai pemicu masyarakat ingin bergerak lebih maju. Contoh lain dari sisi sosial budaya yang secara positif dari hal ini adalah bahwa masyarakat desa Serangan telah tergerak secara positif untuk ikut bersaing di dunia yang semakin moderen.

Budaya masyarakat yang awalnya mengandalkan hasil dari potensi laut telah berubah pada beberapa potensi lainnya seperti pengoptimalan sarana-sarana kegiatan olah raga laut (water sport) dan kegiatan ekonomi perdagangan lainnya.

Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat

Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat

Agenda Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat

KERJASAMA:

- Pusat P3R - YAE (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat - Yayasan Agro Ekonomika)
- Komisi Ilmu-Ilmu Sosial - AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- Bina Swadaya
- Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia)
- ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia)
- Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia)

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu: Selasa (2 minggu sekali), Januari - Juli 2002 (lihat JADWAL)
Pukul: 14.00 - 16.30 WIB
Tempat: Financial Club, Graha Niaga Lantai 2 atau 27, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Latar Belakang

Sejak terjadinya kontraksi ekonomi “nasional” –13,4% pada tahun 1998, pakar-pakar pesimis bahwa ekonomi nasional akan dapat pulih kembali dalam waktu kurang dari 5 tahun. Namun terbukti hanya dalam 2 tahun ekonomi nasional telah tumbuh 4,8% dan tahun 2001 diperkirakan tumbuh 3,5%. Bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mengesankan pada saat masih terjadi “pelarian modal $10 milyar per tahun selama 1998-2001”, dan perbankan dalam negeri belum mulai mengucurkan kredit investasi, menimbulkan pertanyaan tentang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut.

Jika orang kini mulai berbicara tentang “potensi ekonomi domestik”, maka para pejuang dan simpatisan ekonomi rakyat dengan tegas menyatakan “itulah sumbangan sektor informal ekonomi rakyat.” Di Kabupaten Lamongan Jatim misalnya, tidak seperti gambaran ekonomi nasional, sektor keuangan tidak mengalami penurunan saat krismon tahun 1998 karena kontraksi keuangan bank dengan –35% dikompensasi dengan pertumbuhan keuangan non-bank dengan +2,5%. Jika pada tahun 1997 nilai absolut (pada harga konstan 1993) keuangan non-bank 13 kali lebih besar dari keuangan bank, pada tahun 2000 menjadi 50 kali, yaitu masing-masing Rp201 juta dan Rp9,9 milyar.

Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi informal yang belum tercakup dalam konsep sektor UKM, dan sebagian besar sektor informal ekonomi rakyat belum termasuk dalam perhitungan resmi PDB (Produk Domestik Bruto) atau PNI (Pendapatan Nasional Indonesia). Ekonomi Rakyat adalah kancah kehidupan produksi wong cilik (rakyat kecil).

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan seminar selama 6 bulan (12 kali pertemuan) adalah memberikan kepada peserta penyadaran tentang pengertian ekonomi rakyat (secara kuantitatif dan kualitatif), serta peranannya dalam perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Berbagai ceramah akan diberikan oleh pakar-pakar ekonomi rakyat bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan keuangan internasional/ keuangan mikro, termasuk perkoperasian sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Pusat P3R (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat) yang didirikan YAE (Yayasan Agro Ekonomika) akan memaparkan hasil-hasil kajian yang beberapa diantaranya sudah terbit dalam buku-buku hasil kerjasama dengan Bappenas dan Pemda-Pemda se-Kalimantan, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya, Bali, dan Nusa Tenggara.

Komisi Ilmu-ilmu Sosial AIPI mendukung kegiatan ini sebagai manifestasi keinginan pengembangan ilmu-ilmu sosial yang benar-benar sesuai kebutuhan masa depan bangsa Indonesia.

Peserta

Peserta diharapkan berasal dari kalangan luas yang selama ini bersimpati pada sektor ekonomi rakyat tetapi tidak pernah memperoleh akses pada data-data empirik secara langsung. Mereka adalah pejabat-pejabat pemerintah, pelaku bisnis dan redaktur-redaktur ekonomi surat kabar dan majalah tingkat pusat, yang sangat tergantung pada data-data makroekonomi terbitan badan-badan resmi seperti BPS dan Bank Indonesia. Secara khusus anggota-anggota Korps Diplomatik bidang ekonomi akan dapat mengikuti 12 pertemuan seminar dengan hasil pemahaman masalah-masalah yang dihadapi ekonomi rakyat dan bagaimana mengatasinya.

Jadwal Kegiatan Seminar

Selasa, 22 Januari 2002

PEMBUKAAN : Pengertian Dasar Ekonomi Rakyat
Pembicara: • Mubyarto • Bambang Ismawan

Selasa, 5 Februari 2002

Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan
Pembicara: • Sajogyo • HS Dillon

Selasa, 19 Februari 2002

Sistem Ekonomi Indonesia
Pembicara: • Sri-Edi Swasono • Mubyarto

Selasa, 5 Maret 2002

Ekonomi Moral dan Etika Bisnis
Pembicara: • Jacob Oetama (*) • Mubyarto

Selasa, 19 Maret 2002

SEJARAH DAN POLITIK PERTANIAN INDONESIA
Pembicara: • Siswono Yudohusodo • Sediono MP Tjondronegoro

Selasa, 9 April 2002

Krisis Moneter Indonesia
Pembicara: • Frans Seda • Bayu Krisnamurthi • Sritua Arief

Selasa, 23 April 2002

Utang Luar Negeri dan pembaNGUNAN
Pembicara: • Revrisond Baswir • M. Chatib Basri

Selasa, 7 Mei 2002

Otonomi Daerah
Pembicara: • Selo Soemardjan • Mardiasmo • Sri-Edi Swasono

Selasa, 21 Mei 2002

KOperasi
Pembicara: • Noer Soetrisno • Thoby Mutis

Selasa, 4 Juni 2002

LKM (Lembaga Keuangan Mikro)
Pembicara: • Bambang Ismawan • Titus Kurniadi

Selasa, 18 Juni 2002

Manifesto PembangUnan INDONESIA
Pembicara: • Mubyarto • Sediono MP Tjondronegoro • Noer Soetrisno

Selasa, 2 Juli 2002

Keswadayaan
Pembicara: • Melly G. Tan • Bambang Ismawan

(*) Masih dalam konfirmasi

CATATAN:

1) Seminar diselenggarakan 150 menit, pukul 14.00 - 16.30 WIB, bertempat di Financial Club,
Graha Niaga Lt. 2 atau 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta.

2) Biaya Seminar Rp100.000 / peserta / sesi, dibayarkan pada saat penyelenggaraan seminar.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

1) Haryo Sumarto, Bina Swadaya, Jl. Gunung Sahari III No. 7, Jakarta 10610 / PO BOX 1456 JKT 10014,
Telp. 021-4204402/ Faks. 4208412, e-mail: bswadaya@cbn.net.id

2) Tri Bangun Asih, Pusat P3R-YAE, Jl. Malabar No. 22, Bogor 16151,
Telp./ Faks. 0251-374048, e-mail: yae@indo.net.id

Kamis, Juni 18, 2009

Daftar isi

Prakata

Kata Pengantar

Tinjauan

Indonesia tahun 2007

Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG

Lingkungan yang Berkelanjutan

Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Pencegahan dan Pemulihan Krisis

Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara

Sukarelawan Persatuan Bangsa-Bangsa

Tinjauan Keuangan 2007

Tinjauan Proyek

Singkatan dan Istilah

PerempuaTinjauan

UNDP Indonesia berupaya untuk memajukan

pembangunan manusia, memberantas kemiskinan dan

ketidaksetaraan, mengkonsolidasi tata kelola

pemerintahan yang demokratis di tingkat nasional

maupun daerah, membantu upaya pencegahan dan

pemulihan krisis, serta mempromosikan pembangunan

lingkungan yang berkelanjutan.

Program UNDP di Indonesia terbagi menjadi 5

bidang: i) Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian

MDG; ii) Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, iii)

Lingkungan yang Berkelanjutan; iv) Pencegahan dan

Pemulihan Krisis; dan v) Pemulihan Aceh dan Sumatera

Utara. Pada tahun 2007, UNDP Indonesia melaksanakan

37 proyek yang mencakup 28 provinsi dengan total

biaya 83,3 juta Dolar AS.

Selama tahun 2007, UNDP membantu pencapaian

prestasi-prestasi penting dalam upaya mempromosikan

pembangunan manusia di Indonesia. Dengan berfokus

pada kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta

pengarusutamaan gender di semua program, beberapa

prestasi penting tersebut diuraikan di bawah ini.

UNDP membantu memperkuat kapasitas nasional

dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian global terkait

lingkungan hidup melalui perumusan Rencana Aksi

Nasional tentang Perubahan Iklim yang memungkinkan

mandat dunia terhadap perubahan iklim dipadukan

secara lebih baik ke dalam proses perencanaan di

tingkat nasional maupun daerah. Rencana Aksi ini

disampaikan dalam sebuah acara paralel yang diadakan

oleh UNDP selama Konferensi Bali mengenai Perubahan

Iklim pada tahun 2007.

UNDP juga membantu meningkatkan kapasitas

Pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan mereka

menghadapi dan mengurangi resiko bencana dengan

memberikan bantuan dalam menyusun RUU

Penanggulangan Bencana yang telah disahkan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007. RUU

ini merupakan komitmen politik resmi Indonesia dalam

memasukkan upaya pengurangan resiko bencanadalam praktek-praktek pembangunan dan tata

pemerintahan.

Pada tahun 2007, dengan bantuan Pemerintah

Belanda, Norwegia dan Swedia, UNDP meluncurkan

program senilai 10 juta Dolar AS untuk Indonesia guna

memajukan akses terhadap keadilan bagi penduduk

miskin di Indonesia. Program Pemberdayaan dan

Bantuan Hukum bagi Kalangan yang Kurang Beruntung

(Legal Empowerment and Assistance for the

Disadvantaged, atau LEAD) secara bersamaan berupaya

memperkuat bangsa dan akuntabilitas di sektor

keadilan, dan kapasitas masyarakat untuk memantau

dan mengadvokasi hak-hak kaum yang rentan dan

marjinal.

UNDP juga terus menyediakan bantuan untuk

provinsi Aceh, dengan membantu transisinya secara

berkala dari fokus terhadap pemulihan dan rekonstruksi

menuju agenda pembangunan yang lebih luas, dengan

menekankan aspek penguatan lembaga pemerintah.

UNDP juga telah meluncurkan inisiatif baru pada tahun

2007, dengan bantuan Uni Eropa, untuk membantu

meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat

penyelesaian perselisihan di tingkat masyarakat, serta

meningkatkan kapasitas aparat hukum formal dalam

menegakkan keadilan bagi penduduk miskin dan kaum

marjinal di Aceh.

UNDP, sebagai bagian dari Country Team PBB, juga

telah terus memantau kemajuan Indonesia dalam

mencapai MDG. Hal ini terlihat dari diterbitkannya

laporan pemantauan MDG pada tahun 2007 oleh

Pemerintah Indonesia, dengan dukungan PBB, yang

menilai prestasi MDG di tingkat nasional maupun lintas

provinsi.

Pada tahun 2007, UNDP juga berupaya

meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitramitranya

di Indonesia sesuai Deklarasi Roma dan Paris

tentang Harmonisasi dan Efektivitas Bantuan. Beberapa

kegiatan yang diuraikan dalam laporan ini merupakan

hasil dari kerjasama kemitraan antara UNDP dengan

mitra-mitra internasional, bilateral maupun nasionalnya.n

Prakata

Dengan diterbitkannya Laporan Tahunan 2007 UNDP Indonesia ini, Pemerintah Indonesia berkesempatan

untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada UNDP atas keberadaannya yang penting

di negeri ini. UNDP merupakan mitra strategis dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia serta sektor

swasta dalam upaya-upaya kami untuk mempromosikan pembangunan manusia.

Bantuan UNDP selama tahun 2007 merupakan kunci dari upaya-upaya kami untuk konsolidasi lembaga

dan proses demokratis, sesuai perjanjian lingkungan global, memperkuat kapasitas kami untuk mencegah

dan mengurangi bencana, dan membantu provinsi Aceh bangkit dari bencana menuju ke arah

pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Petunjuk dan saran teknis UNDP, dikombinasikan dengan semangat kemitraan, komitmen terhadap

kepemilikan nasional serta kemampuan khusus untuk mengundang berbagai sektor dalam dialog,

sangatlah penting dalam pencapaian berbagai prestasi selama tahun 2007.

Pencapaian-pencapaian ini mencakup perumusan Rencana Aksi Nasional mengenai Perubahan Iklim

yang memungkinkan kita untuk mewujudkan mandat global mengenai perubahan iklim ke dalam proses

perencanaan lokal maupun nasional. UNDP juga memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi

keahlian teknis dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap Rencana Undang-Undang (RUU)

Penanggulangan Bencana yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007.

RUU ini menegaskan komitmen kita untuk menggabungkan upaya mengurangi resiko bencana ke dalam

praktek-praktek pembangunan serta tata pemerintah. Dua program baru bantuan UNDP (yaitu

Pemberdayaan dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung dan Memperkuat Keadilan

demi Perdamaian dan Pembangunan di Aceh) juga merupakan kunci dari upaya kita untuk mereformasi

sistem keadilan dan mempermudah akses dan akuntabilitas terhadap penduduk miskin. Pada akhirnya,

UNDP, sebagai bagian dari upaya tim negara PBB, telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan

kapasitas kita untuk memantau komitmen MDG serta menilai kemajuan dan bidang-bidang yang perlu

ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu, penerbitan laporan pemantauan MDG 2007 merupakan hal

yang penting dalam proses tersebut.

Terima kasih atas bantuan UNDP, berbagai kemajuan penting telah tercapai di bidang-bidang ini pada

tahun 2007, membantu Indonesia keluar dari dampak hebat bencana alam dalam beberapa tahun

belakangan ini ke arah pembangunan manusia dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Paskah Suzetta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS)Tahun 2007 ditandai dengan beberapa kejadian penting untuk Indonesia. Negeri ini telah berhasil

menaikkan peringkatnya hingga ke status negara dengan pendapatan menengah, karena keberhasilannya

dalam menaikkan pendapatan per kapita selama beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Indonesia telah

menjadi tuan rumah dalam Konferensi Perjanjian Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United

Nations Framework Convention on Climate Change, atau UNFCCC) di Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat RI

telah mengesahkan RUU penting mengenai penanggulangan bencana. Setelah mengarungi perjalanannya

menuju target tahun 2015, Indonesia telah memperlihatkan kemajuan penting dalam mencapai keberhasilan

MDG, yaitu dengan menurunnya angka kematian pada anak dan bayi, perbaikan dalam mengatasi

ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, dan meningkatnya akses air minum yang aman serta

perbaikan sanitasi.

Selain pencapaian-pencapaian penting tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan

pembangunan dimana diperlukan upaya-upaya lebih untuk menurunkan angka kemiskinan, kasus-kasus

gizi buruk pada anak-anak dan angka kematian pada ibu melahirkan, serta menurunkan tingkat penyebaran

HIV/AIDS. Bahaya krisis bahan pangan yang dipicu oleh naiknya harga di tingkat internasional semakin

membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan melindungi masyarakat yang rentan menjadi lebih

penting dari sebelumnya.

Sebagai mitra pemerintah Indonesia, UNDP tetap berkomitmen untuk mengkonsolidasikan prestasi

pembangunan yang telah dicapai dalam beberapa tahun belakangan ini, serta memberikan bantuan

strategis yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tantangan secara keseluruhan.

Kedepannya, UNDP akan terus membantu Pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten,

serta masyarakat madani dan sektor swasta, dalam upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan

manusia di Indonesia. Dengan berpegang teguh pada komitmennya untuk menggabungkan prinsipprinsip

kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta kesetaraan gender antar segala bidang program,

prioritas UNDP untuk tahun 2008 mencakup upaya untuk memajukan agenda perubahan iklim Indonesia;

membantu provinsi Aceh dalam menyelesaikan proses transisinya menuju pembangunan yang

berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik; secara aktif berpartisipasi dalam membantu

koordinasi pemerintah yang terkait dengan bantuan donor untuk Papua, serta terus membantu upaya

konsolidasi demokrasi.

Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada para mitra UNDP yang mana tanpa mereka, hasil-hasil

yang disebutkan dalam laporan ini tidak akan terwujud, dan yang telah menegaskan kembali keyakinannya

terhadap peran dan kinerja kami, dengan memberikan komitmen sebesar lebih dari 87 juta Dolar AS pada

tahun 2007 untuk program yang sedang berjalan maupun yang akan datang di Indonesia.

Kata Pengantar

El-Mostafa Benlamlih

Resident Coordinator PBB

Resident Representative UNDP Indonesia

1 Kontexs Ekonomi

Tahun 2007 dirayakan sebagai tahun dimana Indonesia

berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara dengan

pendapatan menengah. Keberhasilan ini berkat

meningkatnya pendapatan per kapita pada beberapa

tahun belakangan ini. Walaupun pasar dunia berjalan

lambat, namun perekonomian Indonesia berjalan

dengan baik. Perekonomian naik 6.3%, angka

pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi yang terjadi

akhir tahun 1990an. Utang Indonesia terhadap rasio GDP

semakin berkurang, turun dibawah 35% pada akhir 2007

(dibandingkan dengan nilai 80% pada tahun 2000).

Devisa negara mencatat angka tertinggi yaitu lebih dari

50 Juta Dolar AS, sementara pasar saham Indonesia

merupakan salah satu dari tiga pasar saham terbaik di

dunia tahun 2007. Walaupun demikian, pada akhir 2007,

inflasi berada di tingkat teratas dari tingkat inflasi yang

ditargetkan Pemerintah (yaitu sebesar 6,6%) dan inflasi

pangan diperkirakan sebesar 10,4% pada awal 2008

akibat meningkatnya harga pangan internasional

maupun domestik.

Angka kemiskinan berkurang dari 17,8% menjadi

16,6% pada tahun 2007 (diukur berdasarkan garis

kemiskinan nasional) sedangkan tingkat pengangguran

turun dari 10,3% menjadi 9,1%, yang merupakan tingkat

terendah sejak tahun 2002. Lapangan pekerjaan

meningkat sebesar 4,5 juta orang, sedangkan jumlah

tenaga kerja meningkat sebesar 3,5 juta orang – ini

merupakan angka kenaikan pertama sejak tahun 2001.

Meskipun demikian, masih banyak penduduk

Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan, dimana

hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia (110

juta orang) “nyaris miskin” (hanya sedikit di atas garis

kemiskinan) atau hidup dengan pendapatan kurang dari

2 Dolar AS sehari. Selain itu, sepertiga penduduk

Indonesia adalah miskin dan tinggal di daerah pinggiran.

Hal ini membuat mereka rentan terhadap harga pangan,

yang cenderung meningkat dengan adanya kenaikan

harga pangan internasional maupun domestik.

2. Kemajuan Indonesia dalam Mencapai Target MDG

Pada tahun 2007, status Indonesia dalam pencapaian

MDG menunjukkan kemajuan penting di beberapa

bidang, walaupun tetap ditemukan tantangan-tantangan

signifikan di bidang-bidang lainnya.

Berbagai prestasi telah tercatat dalam menurunkan

angka kematian anak dan bayi di Indonesia. Angka

kematian anak dibawah lima tahun turun dari 97 kasus

kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi

40 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 2007.

Hal ini memperbesar kesempatan agar target MDG yang

bertujuan untuk menurunkan angka kematian anak

dibawah lima tahun menjadi dua pertiga dari nilai

sebelumnya tercapai pada tahun 2015. Target untuk

mengurangi kematian bayi juga menunjukkan

perkembangan yang positif, yaitu 57 kasus kematian per

1.000 kelahiran pada tahun 1990 yang berkurang

menjadi 32 kasus kematian per 1.000 kelahiran pada

tahun 2007.

Prestasi lain juga dicapai pada bidang pendidikan

dengan berkurangnya ketimpangan gender, yaitu

dengan tercapainya keseimbangan pada jumlah

perempuan yang memasuki jenjang pendidikan dasarhingga pendidikan lanjutan, serta dengan meningkatkan

tingkat pendaftaran sekolah dasar dan menengah.

Namun, ada bidang-bidang penting lainnya yang

masih belum berkembang, akibatnya, tidak mungkin

mencapai target MDG. Contohnya, sedikit sekali

kemajuan dalam upaya untuk menurunkan angka

kematian pada ibu melahirkan, meningkatkan nutrisi

anak serta upaya untuk mengatasi perbedaan dalam hal

layanan kesehatan di daerah.

Diperlukan upaya lebih dalam mengurangi angka

kelaparan anak-anak, persentase anak yang kelaparan

meningkat menjadi 8,8% (dibandingkan 6,3% pada tahun

1990) dan masih jauh dari target 3,3%. Angka kematian

ibu melahirkan masih tinggi yaitu 307 per 100.000 hidup,

tertinggi di negara ASEAN dan masih jauh dari target

MDG yaitu 110 pada tahun 2015.

Upaya lainnya juga diperlukan untuk menghentikan

penyebaran HIV dan AIDS. Pada tahun 2007, angka

prevalensi HIV/AIDS adalah 0,1 persen dari jumlah

penduduk. Diperkirakan terdapat 193.000 orang

menderita HIV di Indonesia. Angka ini diperkirakan

meningkat mejadi 1 juta orang pada tahun 2015 bila

masalah HIV/AIDS ini tidak di tangani secara serius.

Di samping itu, ada beberapa peningkatan yang

dilakukan guna mengurangi kasus malaria serta penyakitpenyakit

menular lainnya seperti TBC, kemajuan yang

dicapai dianggap lambat dan perlu ditingkatkan lagi

guna mengurangi jumlah kasus.

Indonesia juga menunjukkan perbaikan dalam

perlindungan lingkungan sebagaimana dicerminkan

dengan sedikit pertumbuhan daerah hutan lindung dan

komitmen Indonesia terhadap bahan bakar alternatif

untuk mengurangi efek rumah kaca, Namun, upaya yang

lebih harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran

penebangan hutan karena persentase daratan hutan

turun dari 60% pada tahun 1990 menjadi 50% pada

tahun 2006.

Perbedaan regional dalam mencapai MDG menjadi

jelas dengan adanya provinsi yang tertinggal jauh.

Walaupun ada perubahan penting, Papua memiliki index

MDG terendah. Jakarta memiliki indeks MDG tertinggi

(78,80 dibandingkan dengan rata-rata nasional 74,01).

Sedangkan di sebagian besar provinsi telah

menunjukkan indeks MDG mereka meningkat sejak

tahun 1993, beberapa di antaranya (yaitu Sumatera Barat

dan Yogyakarta) mengalami penurunan, hal ini terutama

diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi beberapa

tahun belakangan ini.

Walaupun sebagian besar penduduk miskin Indonesia

tinggal di daerah berpenduduk padat di bagian barat

negeri ini, namun kasus kemiskinan yang terjadi di

Indonesia bagian timur dan Papua adalah lebih tinggi.

Pada tahun 2007, 40,8% penduduk Papua hidup di bawah

garis kemiskinan, sementara hanya 4,6% penduduk

Jakarta yang miskin.

Juga terdapat perbedaan regional di bidang

pendidikan, kesehatan dan indikator sanitasi. Tingkat

pendaftaran sekolah dasar di Kalimantan Tengah sebesar

96%, sementara di Papua hanya 78%. Pendaftaran

Sekolah menengah bervariasi antara 78% di Aceh dan

43% di Nusa Tenggara Timur. Kasus HIV/AIDS lebih tinggi

di Papua daripada daerah lain di Indonesia, 2,5%

penduduk Papua menderita virus tersebut (dibandingkan

dengan 0,1% rata-rata nasional). Dan walaupun hampir

80% penduduk Jakarta memiliki akses ke sumber air

yang lebih baik, namun kasus ini hanya sekitar 30% dari

jumlah penduduk di Sulawesi.

3. Perubahan Penting tahun 2007

Tahun 2007 memperlihatkan perubahan penting

yang menciptakan kapasitas dan kebijakan kerangka

kerja kearah pengelolaan yang lebih baik dalam

menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah meningkatkan upaya memberantas

kemiskinan, memperluas Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini

difokuskan pada perbaikan pemerintahan daerah dan

pemberian pelayanan di tingkat kecamatan dan desa,

dengan menggugah peran serta dan penyediaan

bantuan fisik untuk infrastruktur dasar seperti jalan,

jembatan, irigasi, sumber air bersih dan proyek yang

berhubungan dengan kesehatan. Program ini saat ini

telah berhasil menjangkau sekitar 68% dari daerah

perkotaan dan pedesaan di Indonesia, dan cakupan

penuh direncanakan akan terjadi pada tahun 2009.

Pada bulan Juli 2007, Indonesia memulai program

pengalihan dana bersyarat Program Keluarga Harapan.

Program ini ditujukan untuk kurang lebih 500.000

keluarga sangat miskin di 7 provinsi dan menyediakan

dana tunai kepada keluarga sangat miskin dengan syarat

untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Di sektor pendidikan, Departemen Pendidikan

Nasional telah mengambil langkah penting dalam

mengurangi biaya pendidikan dan bertujuan

menyediakan buku pelajaran gratis melalui internet.

Di sektor keuangan, pemerintah telah

memperlihatkan adanya beberapa perubahan penting,

termasuk perubahan di sektor pajak dan bea cukai,

pengenalan RUU tentang Perbendaharaan, pengawasan

pasar modal yang lebih baik, serta disahkannya UU baru

yang terkait dengan investasi.

Pada tahun 2007, Dewan Perkawilan Rakyat

mengesahkan RUU penanggulangan bencana yang

memformalkan komitmen Indonesia atas pengurangan

resiko bencana terpadu ke dalam urat nadi

pembangunan dan praktek pemerintahan. RUU tersebut

memberikan dasar penting untuk meningkatkan

kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk

mempersiapkan diri menghadapi bencana dan

pengurangan resiko.

Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia merumuskan

Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim, yang

meletakkan dasar-dasar, pendekatan, dan prioritas

Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Rencana

Aksi akan memperkuat kapasitas nasional agar sesuai

dengan perjanjian lingkungan dunia dan memungkinkan

terwujudnya mandat dunia dalam perubahan iklim

menjadi lebih terintegrasi ke dalam proses perencanaan

nasional maupun daerah.

Pada tahun 2007, langkah awal juga diambil untuk

memulai rumusan Akses Nasional atas Strategi Keadilan

yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Strategi ini akan

melengkapi upaya yang sedang berlangsung dalam

meningkatkan sektor keadilan di Indonesia dengan

meningkatkan kesadaran atas hak penduduk miskin,

mengenalkan mekanisme penyelesaian perselisihan dan

meningkatkan akses penduduk miskin terhadap ke