Perda No 3 Organisasi & Tugas Pokok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya Nomor 3 Tahun 2001; bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban tugas dan tanggungjawab beberapa lembaga teknis daerah terkait dengan kewenangan berdasarkan otonomi khusus dan perubahan peraturan perundang-undangan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001; bahwa untuk maksud tersebut huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua. Mengingat : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tetang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,Tambahan lembaran Negara Nomor 4154); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Daerah Nomor 4518); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan lembaran Negara Nomor 4438); Pemerintah Pemerinatah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan lembaran Negara Noor 3952); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PROVINSI PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Provinsi Papua; Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua; Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua; Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua; Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua terdiri dari Badan dan Kantor; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnay disingkat BAPEDALDA adalah badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Papua; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi papua; Badan Promosi dan Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat BPID adalah Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Papua; Badan Pendidikan dan Latihan Daerah yang selanjutnya Badan DIKLAT adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Papua; Badan Informasi dan Komunikasi Daerah yang selanjutnya disingkat BIKDA adalah Badan informasi dan Komunikasi daerah Provinsi Papua. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawasan Daerah provinsi Papua; Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah adalah Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi papua; Badan Kesatuan Bangsa Daerah yang selanjutnya disingkat Badan KESBANG adalah Badan Kesatuan Bangsa Daerah provinsi Papua; Badan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Badan LINMAS adalah Badan Perlindungan masyarakat Daerah Provinsi Papua; Badan Perpustakaan Daerah adalah Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua; Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat Badan BIMAS Ketahanan Pangan adalah Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Papua; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Papua; Badan Pengelolaan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat Badan PDE adalh Badan Pengelolaan Data Elektronik Daerah Provinsi Papua; Badan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat Badan ARDA adalah Badan Arsip Daerah Provisni Papua; Badan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua; Kantor Penghubung Daerah adalah Kantor Penghubung daerah Provinsi Papua; Kepala Badan ialah Kepala Badan Daerah Provinsi Papua; Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Daerah Provinsi Papua; Sekretariat ialah Sekretariat pada Badan Daerah Provinsi Bidang adalah Bidang pada Badan Daerah Provinsi papua; Sub Bidang dan Sub Bagian adalah Sub Bidang dan Sub Bagian pada Bidang dan Bagian Sekretariat Badan Daerah Provinsi Papua; Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi adalah Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor Daerah Provinsi Papua; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan dan Kantor Daerah Provinsi Papua. BAB II PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah. Pasal 3 Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Pasal 4 Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Lembaga Tkenis Daerah mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup bidang tugasnya. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.