Daftar isi
Prakata
Kata Pengantar
Tinjauan
Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG
Lingkungan yang Berkelanjutan
Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis
Pencegahan dan Pemulihan Krisis
Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara
Sukarelawan Persatuan Bangsa-Bangsa
Tinjauan Keuangan 2007
Tinjauan Proyek
Singkatan dan Istilah
PerempuaTinjauan
UNDP Indonesia berupaya untuk memajukan
pembangunan manusia, memberantas kemiskinan dan
ketidaksetaraan, mengkonsolidasi tata kelola
pemerintahan yang demokratis di tingkat nasional
maupun daerah, membantu upaya pencegahan dan
pemulihan krisis, serta mempromosikan pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan.
Program UNDP di Indonesia terbagi menjadi 5
bidang: i) Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian
MDG; ii) Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, iii)
Lingkungan yang Berkelanjutan; iv) Pencegahan dan
Pemulihan Krisis; dan v) Pemulihan Aceh dan Sumatera
Utara. Pada tahun 2007, UNDP Indonesia melaksanakan
37 proyek yang mencakup 28 provinsi dengan total
biaya 83,3 juta
Selama tahun 2007, UNDP membantu pencapaian
prestasi-prestasi penting dalam upaya mempromosikan
pembangunan manusia di
pada kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta
pengarusutamaan gender di semua program, beberapa
prestasi penting tersebut diuraikan di bawah ini.
UNDP membantu memperkuat kapasitas nasional
dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian global terkait
lingkungan hidup melalui perumusan Rencana Aksi
Nasional tentang Perubahan Iklim yang memungkinkan
mandat dunia terhadap perubahan iklim dipadukan
secara lebih baik ke dalam proses perencanaan di
tingkat nasional maupun daerah. Rencana Aksi ini
disampaikan dalam sebuah acara paralel yang diadakan
oleh UNDP selama Konferensi
Iklim pada tahun 2007.
UNDP juga membantu meningkatkan kapasitas
Pemerintah dan masyarakat dalam kesiapan mereka
menghadapi dan mengurangi resiko bencana dengan
memberikan bantuan dalam menyusun RUU
Penanggulangan Bencana yang telah disahkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007. RUU
ini merupakan komitmen politik resmi
memasukkan upaya pengurangan resiko bencanadalam praktek-praktek pembangunan dan tata
pemerintahan.
Pada tahun 2007, dengan bantuan Pemerintah
Belanda, Norwegia dan Swedia, UNDP meluncurkan
program senilai 10 juta
memajukan akses terhadap keadilan bagi penduduk
miskin di
Bantuan Hukum bagi Kalangan yang Kurang Beruntung
(Legal Empowerment and Assistance for the
Disadvantaged, atau LEAD) secara bersamaan berupaya
memperkuat bangsa dan akuntabilitas di sektor
keadilan, dan kapasitas masyarakat untuk memantau
dan mengadvokasi hak-hak kaum yang rentan dan
marjinal.
UNDP juga terus menyediakan bantuan untuk
provinsi Aceh, dengan membantu transisinya secara
berkala dari fokus terhadap pemulihan dan rekonstruksi
menuju agenda pembangunan yang lebih luas, dengan
menekankan aspek penguatan lembaga pemerintah.
UNDP juga telah meluncurkan inisiatif baru pada tahun
2007, dengan bantuan Uni Eropa, untuk membantu
meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat
penyelesaian perselisihan di tingkat masyarakat, serta
meningkatkan kapasitas aparat hukum formal dalam
menegakkan keadilan bagi penduduk miskin dan kaum
marjinal di Aceh.
UNDP, sebagai bagian dari Country Team PBB, juga
telah terus memantau kemajuan
mencapai MDG. Hal ini terlihat dari diterbitkannya
laporan pemantauan MDG pada tahun 2007 oleh
Pemerintah
menilai prestasi MDG di tingkat nasional maupun lintas
provinsi.
Pada tahun 2007, UNDP juga berupaya
meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitramitranya
di Indonesia sesuai Deklarasi Roma dan
tentang Harmonisasi dan Efektivitas Bantuan. Beberapa
kegiatan yang diuraikan dalam laporan ini merupakan
hasil dari kerjasama kemitraan antara UNDP dengan
mitra-mitra internasional, bilateral maupun nasionalnya.n
Prakata
Dengan diterbitkannya Laporan Tahunan 2007 UNDP Indonesia ini, Pemerintah
untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada UNDP atas keberadaannya yang penting
di negeri ini. UNDP merupakan mitra strategis dari Pemerintah dan masyarakat
swasta dalam upaya-upaya kami untuk mempromosikan pembangunan manusia.
Bantuan UNDP selama tahun 2007 merupakan kunci dari upaya-upaya kami untuk konsolidasi lembaga
dan proses demokratis, sesuai perjanjian lingkungan global, memperkuat kapasitas kami untuk mencegah
dan mengurangi bencana, dan membantu provinsi Aceh bangkit dari bencana menuju ke arah
pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Petunjuk dan saran teknis UNDP, dikombinasikan dengan semangat kemitraan, komitmen terhadap
kepemilikan nasional serta kemampuan khusus untuk mengundang berbagai sektor dalam dialog,
sangatlah penting dalam pencapaian berbagai prestasi selama tahun 2007.
Pencapaian-pencapaian ini mencakup perumusan Rencana Aksi Nasional mengenai Perubahan Iklim
yang memungkinkan kita untuk mewujudkan mandat global mengenai perubahan iklim ke dalam proses
perencanaan lokal maupun nasional. UNDP juga memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi
keahlian teknis dan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap Rencana Undang-Undang (RUU)
Penanggulangan Bencana yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007.
RUU ini menegaskan komitmen kita untuk menggabungkan upaya mengurangi resiko bencana ke dalam
praktek-praktek pembangunan serta tata pemerintah. Dua program baru bantuan UNDP (yaitu
Pemberdayaan dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung dan Memperkuat Keadilan
demi Perdamaian dan Pembangunan di Aceh) juga merupakan kunci dari upaya kita untuk mereformasi
sistem keadilan dan mempermudah akses dan akuntabilitas terhadap penduduk miskin. Pada akhirnya,
UNDP, sebagai bagian dari upaya tim negara PBB, telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan
kapasitas kita untuk memantau komitmen MDG serta menilai kemajuan dan bidang-bidang yang perlu
ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu, penerbitan laporan pemantauan MDG 2007 merupakan hal
yang penting dalam proses tersebut.
Terima kasih atas bantuan UNDP, berbagai kemajuan penting telah tercapai di bidang-bidang ini pada
tahun 2007, membantu
belakangan ini ke arah pembangunan manusia dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Paskah Suzetta
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)Tahun 2007 ditandai dengan beberapa kejadian penting untuk
menaikkan peringkatnya hingga ke status negara dengan pendapatan menengah, karena keberhasilannya
dalam menaikkan pendapatan per kapita selama beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah
menjadi tuan rumah dalam Konferensi Perjanjian Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United
Nations Framework Convention on Climate Change, atau UNFCCC) di Bali dan Dewan Perwakilan
telah mengesahkan RUU penting mengenai penanggulangan bencana. Setelah mengarungi perjalanannya
menuju target tahun 2015,
MDG, yaitu dengan menurunnya angka kematian pada anak dan bayi, perbaikan dalam mengatasi
ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan, dan meningkatnya akses air minum yang aman serta
perbaikan sanitasi.
Selain pencapaian-pencapaian penting tersebut,
pembangunan dimana diperlukan upaya-upaya lebih untuk menurunkan angka kemiskinan, kasus-kasus
gizi buruk pada anak-anak dan angka kematian pada ibu melahirkan, serta menurunkan tingkat penyebaran
HIV/AIDS. Bahaya krisis bahan pangan yang dipicu oleh naiknya harga di tingkat internasional semakin
membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan melindungi masyarakat yang rentan menjadi lebih
penting dari sebelumnya.
Sebagai mitra pemerintah
pembangunan yang telah dicapai dalam beberapa tahun belakangan ini, serta memberikan bantuan
strategis yang dibutuhkan
Kedepannya, UNDP akan terus membantu Pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten,
serta masyarakat madani dan sektor swasta, dalam upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan
manusia di
kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas serta kesetaraan gender antar segala bidang program,
prioritas UNDP untuk tahun 2008 mencakup upaya untuk memajukan agenda perubahan iklim
membantu provinsi Aceh dalam menyelesaikan proses transisinya menuju pembangunan yang
berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik; secara aktif berpartisipasi dalam membantu
koordinasi pemerintah yang terkait dengan bantuan donor untuk Papua, serta terus membantu upaya
konsolidasi demokrasi.
Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada para mitra UNDP yang mana tanpa mereka, hasil-hasil
yang disebutkan dalam laporan ini tidak akan terwujud, dan yang telah menegaskan kembali keyakinannya
terhadap peran dan kinerja kami, dengan memberikan komitmen sebesar lebih dari 87 juta
tahun 2007 untuk program yang sedang berjalan maupun yang akan datang di Indonesia.
Kata Pengantar
El-Mostafa Benlamlih
Resident Coordinator PBB
Resident Representative UNDP Indonesia
1 Kontexs Ekonomi
Tahun 2007 dirayakan sebagai tahun dimana
berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara dengan
pendapatan menengah. Keberhasilan ini berkat
meningkatnya pendapatan per kapita pada beberapa
tahun belakangan ini. Walaupun pasar dunia berjalan
lambat, namun perekonomian
dengan baik. Perekonomian naik 6.3%, angka
pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi yang terjadi
akhir tahun 1990an. Utang
semakin berkurang, turun dibawah 35% pada akhir 2007
(dibandingkan dengan nilai 80% pada tahun 2000).
Devisa negara mencatat angka tertinggi yaitu lebih dari
50 Juta Dolar AS, sementara pasar saham
merupakan salah satu dari tiga pasar saham terbaik di
dunia tahun 2007. Walaupun demikian, pada akhir 2007,
inflasi berada di tingkat teratas dari tingkat inflasi yang
ditargetkan Pemerintah (yaitu sebesar 6,6%) dan inflasi
pangan diperkirakan sebesar 10,4% pada awal 2008
akibat meningkatnya harga pangan internasional
maupun domestik.
Angka kemiskinan berkurang dari 17,8% menjadi
16,6% pada tahun 2007 (diukur berdasarkan garis
kemiskinan nasional) sedangkan tingkat pengangguran
turun dari 10,3% menjadi 9,1%, yang merupakan tingkat
terendah sejak tahun 2002. Lapangan pekerjaan
meningkat sebesar 4,5 juta orang, sedangkan jumlah
tenaga kerja meningkat sebesar 3,5 juta orang – ini
merupakan angka kenaikan pertama sejak tahun 2001.
Meskipun demikian, masih banyak penduduk
hampir setengah dari jumlah penduduk
juta orang) “nyaris miskin” (hanya sedikit di atas garis
kemiskinan) atau hidup dengan pendapatan kurang dari
2
Hal ini membuat mereka rentan terhadap harga pangan,
yang cenderung meningkat dengan adanya kenaikan
harga pangan internasional maupun domestik.
2. Kemajuan Indonesia dalam Mencapai Target MDG
Pada tahun 2007, status
MDG menunjukkan kemajuan penting di beberapa
bidang, walaupun tetap ditemukan tantangan-tantangan
signifikan di bidang-bidang lainnya.
Berbagai prestasi telah tercatat dalam menurunkan
angka kematian anak dan bayi di
kematian anak dibawah
kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi
40 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 2007.
Hal ini memperbesar kesempatan agar target MDG yang
bertujuan untuk menurunkan angka kematian anak
dibawah
sebelumnya tercapai pada tahun 2015. Target untuk
mengurangi kematian bayi juga menunjukkan
perkembangan yang positif, yaitu 57 kasus kematian per
1.000 kelahiran pada tahun 1990 yang berkurang
menjadi 32 kasus kematian per 1.000 kelahiran pada
tahun 2007.
Prestasi lain juga dicapai pada bidang pendidikan
dengan berkurangnya ketimpangan gender, yaitu
dengan tercapainya keseimbangan pada jumlah
perempuan yang memasuki jenjang pendidikan dasarhingga pendidikan lanjutan, serta dengan meningkatkan
tingkat pendaftaran sekolah dasar dan menengah.
Namun, ada bidang-bidang penting lainnya yang
masih belum berkembang, akibatnya, tidak mungkin
mencapai target MDG. Contohnya, sedikit sekali
kemajuan dalam upaya untuk menurunkan angka
kematian pada ibu melahirkan, meningkatkan nutrisi
anak serta upaya untuk mengatasi perbedaan dalam hal
layanan kesehatan di daerah.
Diperlukan upaya lebih dalam mengurangi angka
kelaparan anak-anak, persentase anak yang kelaparan
meningkat menjadi 8,8% (dibandingkan 6,3% pada tahun
1990) dan masih jauh dari target 3,3%. Angka kematian
ibu melahirkan masih tinggi yaitu 307 per 100.000 hidup,
tertinggi di negara ASEAN dan masih jauh dari target
MDG yaitu 110 pada tahun 2015.
Upaya lainnya juga diperlukan untuk menghentikan
penyebaran HIV dan AIDS. Pada tahun 2007, angka
prevalensi HIV/AIDS adalah 0,1 persen dari jumlah
penduduk. Diperkirakan terdapat 193.000 orang
menderita HIV di Indonesia. Angka ini diperkirakan
meningkat mejadi 1 juta orang pada tahun 2015 bila
masalah HIV/AIDS ini tidak di tangani secara serius.
Di samping itu, ada beberapa peningkatan yang
dilakukan guna mengurangi kasus malaria serta penyakitpenyakit
menular lainnya seperti TBC, kemajuan yang
dicapai dianggap lambat dan perlu ditingkatkan lagi
guna mengurangi jumlah kasus.
perlindungan lingkungan sebagaimana dicerminkan
dengan sedikit pertumbuhan daerah hutan lindung dan
komitmen
untuk mengurangi efek rumah kaca, Namun, upaya yang
lebih harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran
penebangan hutan karena persentase daratan hutan
turun dari 60% pada tahun 1990 menjadi 50% pada
tahun 2006.
Perbedaan regional dalam mencapai MDG menjadi
jelas dengan adanya provinsi yang tertinggal jauh.
Walaupun ada perubahan penting, Papua memiliki index
MDG terendah.
(78,80 dibandingkan dengan rata-rata nasional 74,01).
Sedangkan di sebagian besar provinsi telah
menunjukkan indeks MDG mereka meningkat sejak
tahun 1993, beberapa di antaranya (yaitu Sumatera Barat
dan
diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi beberapa
tahun belakangan ini.
Walaupun sebagian besar penduduk miskin
tinggal di daerah berpenduduk padat di bagian barat
negeri ini, namun kasus kemiskinan yang terjadi di
Pada tahun 2007, 40,8% penduduk Papua hidup di bawah
garis kemiskinan, sementara hanya 4,6% penduduk
Juga terdapat perbedaan regional di bidang
pendidikan, kesehatan dan indikator sanitasi. Tingkat
pendaftaran sekolah dasar di Kalimantan Tengah sebesar
96%, sementara di Papua hanya 78%. Pendaftaran
Sekolah menengah bervariasi antara 78% di Aceh dan
43% di Nusa Tenggara Timur. Kasus HIV/AIDS lebih tinggi
di Papua daripada daerah lain di Indonesia, 2,5%
penduduk Papua menderita virus tersebut (dibandingkan
dengan 0,1% rata-rata nasional). Dan walaupun hampir
80% penduduk
yang lebih baik, namun kasus ini hanya sekitar 30% dari
jumlah penduduk di
3. Perubahan Penting tahun 2007
Tahun 2007 memperlihatkan perubahan penting
yang menciptakan kapasitas dan kebijakan kerangka
kerja kearah pengelolaan yang lebih baik dalam
menghadapi tantangan pembangunan di
Pemerintah meningkatkan upaya memberantas
kemiskinan, memperluas Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini
difokuskan pada perbaikan pemerintahan daerah dan
pemberian pelayanan di tingkat kecamatan dan desa,
dengan menggugah peran serta dan penyediaan
bantuan fisik untuk infrastruktur dasar seperti jalan,
jembatan, irigasi, sumber air bersih dan proyek yang
berhubungan dengan kesehatan. Program ini saat ini
telah berhasil menjangkau sekitar 68% dari daerah
perkotaan dan pedesaan di
penuh direncanakan akan terjadi pada tahun 2009.
Pada bulan Juli 2007,
pengalihan dana bersyarat Program Keluarga Harapan.
Program ini ditujukan untuk kurang lebih 500.000
keluarga sangat miskin di 7 provinsi dan menyediakan
dana tunai kepada keluarga sangat miskin dengan syarat
untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.
Di sektor pendidikan, Departemen Pendidikan
Nasional telah mengambil langkah penting dalam
mengurangi biaya pendidikan dan bertujuan
menyediakan buku pelajaran gratis melalui internet.
Di sektor keuangan, pemerintah telah
memperlihatkan adanya beberapa perubahan penting,
termasuk perubahan di sektor pajak dan bea cukai,
pengenalan RUU tentang Perbendaharaan, pengawasan
pasar modal yang lebih baik, serta disahkannya UU baru
yang terkait dengan investasi.
Pada tahun 2007, Dewan Perkawilan Rakyat
mengesahkan RUU penanggulangan bencana yang
memformalkan komitmen
resiko bencana terpadu ke dalam urat nadi
pembangunan dan praktek pemerintahan. RUU tersebut
memberikan dasar penting untuk meningkatkan
kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk
mempersiapkan diri menghadapi bencana dan
pengurangan resiko.
Pada tahun 2007, Pemerintah
Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim, yang
meletakkan dasar-dasar, pendekatan, dan prioritas
Aksi akan memperkuat kapasitas nasional agar sesuai
dengan perjanjian lingkungan dunia dan memungkinkan
terwujudnya mandat dunia dalam perubahan iklim
menjadi lebih terintegrasi ke dalam proses perencanaan
nasional maupun daerah.
Pada tahun 2007, langkah awal juga diambil untuk
memulai rumusan Akses Nasional atas Strategi Keadilan
yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Strategi ini akan
melengkapi upaya yang sedang berlangsung dalam
meningkatkan sektor keadilan di
meningkatkan kesadaran atas hak penduduk miskin,
mengenalkan mekanisme penyelesaian perselisihan dan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar