Bupati Jayawijaya Divonis

HAI KAWAN-KAWAN MARI SATU KAN BARISAN UNTUK MELAWAN NKRI SUDAH KAMI DIINJAK DANDI INTIMIDASI OLEH PEMERINTAH NKRI









http://omawandoakyomanwenda.blogspot.com

INFO PAPUA DALAM BERITA LENGKAP DAN AKURAT YOMAN WENDA KWEBY YANABEK .

D E T I U S Y O M A N

E-mail : detykalelo_yoman@yahoo.com

Website : http://omawandoakyomanwenda.blogspot.com1

http://omawandoakyomanwenda.blogspot.com2

sumber info :detius yoman

Rabu, 30 Agustus 2006

Bupati Jayawijaya Divonis

Wamena, Kompas - Bupati Jayawijaya David Agustein Hubi dinyatakan bersalah

dalam tiga kasus korupsi proyek kas daerah

Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2002 dan 2003 dalam sidang di

Pengadilan Negeri Wamena, Selasa (29/8). Majelis hakim yang

dipimpin Purwadi SH menjatuhkan pidana lima tahun penjara dan denda Rp 400

juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang

menuntut Hubi sepuluh tahun penjara dan denda Rp 400

juta. Atas putusan itu, penasihat hukum Hubi, Fan Trisno Tagihuma SH,

menyatakan banding.

Hubi dinyatakan bersalah dalam tiga kasus korupsi kas daerah Kabupaten

Jayawijaya. Kasus pertama pembelian dua pesawat Fokker

27 seri 600 senilai Rp 8,6 miliar tahun 2002. Pembelian pesawat jenis

Fokker itu dinilai merugikan negara karena dilakukan

dengan penunjukan langsung dan dana pembelian dikeluarkan saat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya

2002 belum disahkan DPRD.

PT Airmax Indonesia Airlines yang ditunjuk dalam proyek pengadaan dua

pesawat Fokker 27 seri 600 itu tidak memenuhi

kewajibannya meski Hubi telah mentransfer uang muka pembelian pesawat itu.

Hubi dinilai turut serta membantu melakukan perbuatan yang merugikan

keuangan negara karena ia tidak melakukan langkah hukum

terhadap PT Airmax Indonesia Airlines yang urung menyerahkan dua pesawat

pesanan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya juga dinyatakan bersalah turut serta melakukan korupsi

dalam proyek penggunaan uang kas daerah senilai Rp

3,9 miliar dalam penyewaan pesawat Antonov milik Rusia pada tahun anggaran

2003. Hubi dinilai bersalah karena melakukan

penunjukan langsung PT Prismadani selaku perusahaan yang

mengoperasionalkan pesawat Antonov yang disewa Kabupaten Jayawijaya.

Pencairan uang sewa senilai Rp 3,9 miliar juga dilakukan sebelum APBD 2003

disahkan DPRD. Selain itu, PT Prismadani juga

tidak memiliki izin operasionalisasi pesawat dari Departemen Perhubungan.

Kasus korupsi ketiga adalah pengadaan fiktif ground

power pesawat Antonov. (row

sumber info :detius yoman

Polisi Pukuli Napi di Jayapura

JAYAPURA] Sial benar nasib Nelson Rumbiak (21) terpidana kasus bentrok

mahasiswa dan aparat keamanan 16 Maret lalu di depan kampus Uncen

Abepura. Betapa tidak, Nelson akhirnya menjadi sasaran amukan sejumlah

anggota Dalmas Kepolisian Resort Kota Jayapura yang bertindak seperti

koboi yang main pukul dan tendang semaunya terhadap para tahanan pada

Senin, (28/8) sore di depan Lembaga Pemasyarakatan Abepura di Jayapura.

Pemukulan itu terjadi usai Nelson Rumbiak, menghadiri sidang lanjutan

kasus Abepura di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sebagai saksi

dalam sidang lanjutan terhadap tujuh rekannya, masing-masing Steven

Wandik, Sem Wandik, Eko Berotabui, Moh. Kaitam, Ricky Jitmau, Aris

Mandowen, dan Pieter Buiney.

Sidang tersebut berlanjut hingga sore hari. Para terdakwa dan terpidana

dikembalikan ke LP Abepura oleh Aparat Kejaksaan Negeri Jayapura dan

dikawal oleh Aparat Dalmas dari Kepolisian Resort Kota Jayapura. namun,

sekitar pukul 17.30 wit, para terdakwa dan terpidana tersebut tiba di

halaman LP Abepura dan hendak turun dari Bis yang ditumpangi tiba-tiba

saja mereka langsung dipukul oleh aparat Dalmas yang sudah berada

didepan pintu bis.

Nelson Rumbiak yang saat itu turun duluan dari pintu bis langsung

mendapat serangan berupa pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi.

Akibatnya, kepalanya berdarah dan rusuk kirinya bengkak. Nelsonpun

akhirnya meloloskan diri dari amukan dan kemarahan itu dan masuk melalui

pintu kecil di LP Abepura. [Gab/M-6]

sumber info :detius yoman

Bantuan Belanda untuk Papua

Ranesi

29-08-2006

Belanda akan membantu delapan kabupaten di Papua dengan pelatihan untuk

meningkatkan ketrampilan para pegawai negeri di

tingkat kabupaten. Untuk itu pemerintah Belanda menyediakan dana pertama

sebesar delapan juta dolar yang disalurkan lewat

UNDP, lembaga pembangunan PBB. Demikian salah satu hasil yang dicapai

Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda sewaktu

kunjungan tiga harinya di Belanda.

Hubungan terbaik

Saat ini hubungan Indonesia dan Belanda sedang berada pada titik terbaik.

Ini terbukti dari banyaknya kunjungan antar pejabat

pemerintah, baik dari Indonesia maupun Belanda. Setelah pengakuan Menteri

Luar Negeri Bernard Bot tahun lalu, dalam rangka

menyambut perayaan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa 17

Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Indonesia,

hubungan bilateral kedua negara membaik, bahkan boleh dibilang terbaik

dalam sejarah. Selain itu proyek-proyek bilateral yang

dijalin kedua negara juga bertambah. Salah satunya adalah proyek pelatihan

para pegawai negeri di sejumlah kabupaten Papua.

Langkah-langkah pertama

Menurut Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Agnes van Ardenne, Den Haag

mendukung proyek yang dilaksanakan oleh UNDP yang

menyangkut 'capacity building', atau pembangunan kapasitas. Sejumlah

pejabat atau pegawai negeri tingkat kabupaten di Papua

akan mendapat pelatihan di bidang manajemen, pengambilan kebijakan dan

peningkatan pelayanan jasa. Bantuan pertama sebesar

ini mencapai delapan juta dolar, karena yang terpenting menurut Menteri

Kerjasama Pembangunan Van Ardenne adalah para pejabat

harus belajar bagaimana mengatur anggaran, proyek, perencanaan dan

sebagainya. Memang diakui jalan yang ditempuh masih sangat

panjang, tetapi paling tidak telah diambil langkah-langkah pertama.

Mengawasi Papua

Bahwa Papua diangkat sebagai agenda pembicaraan antara menlu Belanda dan

Indonesia tidak mengherankan. Wilayah ini kembali

menjadi bahan pembicaraan di negeri kincir angin karena hasil penyelidikan

pakar sejarah Belanda P.J. Drooglever mengenai

peran Belanda sewaktu penyerahan kembali Papua kepada Indonesia. Menlu

Jozias van Aartsen, pendahulu Bot, menugaskan profesor

Drooglever menulis sejarah Papua. Sesuatu yang menimbulkan iritasi

Jakarta, karena itu dianggap mengungkit-ungkit luka lama.

Bot sendiri tidak menyukai laporan itu.

Menlu Bernard Bot menyatakan, pemerintah Belanda tetap mengawasi dengan

cermat perkembangan Papua. Ditekankan kedua menlu

juga membicarakan status otonomi khusus Papua dan Menlu Wirajuda

menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah

Jakarta sehubungan dengan masalah Papua. Jakarta juga mengecam hasil

penyelidikan Drooglever. Menlu Bot menambahkan,

dibutuhkan waktu 29 tahun untuk Aceh sebelum ditemukan jalan keluar,

karena itu pemerintahnya harus bersabar.

Jalan dialog

Hassan Wirajuda berusaha memberikan gambaran positif tentang Papua.

Misalnya lewat pemilihan kepala daerah atau pilkada yang

boleh dibilang sukses di Papua. Menurutnya pilkada Papua berjalan baik,

tenang dan sesuai azas demokrasi. Ditambahkan situasi

di Papua saat ini dapat dikatakan tenang, dan menilik hasil positif yang

dicapai di Aceh, maka pemerintah Jakarta memilih

jalan dialog untuk menyelesaikan semua masalah yang berkecamuk di Papua.

Meningkatkan kapasitas kerja

Otonomi khusus menurut Menlu Wirajuda justru menambah kekuasaan di tingkat

lokal. Selain itu Jakarta dan pimpinan propinsi-

propinsi di Papua sepakat dengan pembagian hasil sumber daya alam 70%

untuk Papua dan 30% untuk pemerintah pusat. Indonesia

sangat menghargai bantuan yang diberikan Belanda, karena menurutnya

masalah terbesar yang dihadapi Papua saat ini adalah

bagaimana cara meningkatkan kapasitas kerja para pegawai negeri dan

pejabat pemerintah setempat.

Menlu Wirajuda menambahkan, dana yang diberikan Jakarta kepada

propinsi-propinsi di Papua lebih dari cukup, bahkan boleh

dibilang terlalu banyak dana yang mereka terima saat ini. Karena itu

tawaran pemerintah Belanda untuk melatih para pegawai

negeri dan pejabat pemerintah disambut dengan tangan terbuka.(Degeybom)

sumber info :detius yoman

Kamis, 31 Agustus 2006

Tahanan Bentrok Abe Mogok, Sidang Ditunda

*Minta Ada Jaminan Keamanan Tertulis dari Kapolda Papua

JAYAPURA-Para terdakwa kasus Bentrok Abepura yang kini ditahan di LP

Abepura menolak (baca; mogok) menghadiri sidang di

Pangadilan Negeri Jayapura, sebelum ada jaminan keamanan secara tertulis

dari Kapolda Papua.

Aksi mogok para terdakwa yang tetap minta jaminan keamanan dari Kapolda

ini, sebagai buntut dari kasus pemukulan terhadap

salah seorang rekan mereka (tahanan) Nelson Rumbiak yang diduga dilakukan

oknum anggota Polresta Jayapura, serta aksi

pelemparan mobil petugas kejaksaan, sehari sebelumnya.

Meski sudah dijemput petugas, namun para terdakwa tetap tidak mau

menghadiri sidang. Kontan saja sikap para terdakwa yang

tetap tidak mau keluar dari dalam LP Abepura saat dijemput ini, membuat

lanjutan sidang kasus bentrok Abepura Rabu (30/8),

kemarin, terpaksa ditunda.

Pantauan Cenderawasih Pos di LP Abepura kemarin, tampak pengamanan

diperketat. Terlihat banyak anggota Brimopda Papua yang

siaga di sekitar LP Abepura, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara pihak Kejaksaan Negeri Jayapura yang ditugaskan khusus untuk

menjemput para tahanan Bentrok Abe, beserta pihak

petugas LP, berusaha masuk ke dalam LP Abepura untuk melakukan negosiasi

dengan para tahanan bentrok Abepura.

Namun upaya itu tidak memubuahkan hasil, sehingga petugas kejaksaanpun

pulang, dengan kecewa, tanpa bisa membawa para

terdakwa Bentrok Abepura untuk disidangkan.

Yulius Teuf SH, salah satu Jaksa yang ikut dalam negosisai dengan para

tahanan Bentrok Abe itu mengatakan, pihaknya sudah

bertemu para terdakwa dan berusaha melakukan negosiasi agar para terdakwa

bisa mengikuti mereka, untuk bisa menghadiri

sidang, namun para terdakwa tetap saja menolak untuk hadir.

" Para terdakwa menolak untuk hadiri sidang, sebab mereka bersi keras,

agar Kapolda Papua memberikan jaminan keamanan

terhadap mereka secara tertulis,"ungkapnya.

Ditanya mengenai, apakah dengan tertundanya persidangan kemarin, dapat

menyebabkan para terdakwa bisa dibebaskan demi hukum,

mengingat masa tahanan mereka, tinggal 20 hari. " Saya pikir tidak akan

mengganggu, sebab agenda sidang juga, sudah memasuki

proses persidangan akhir, sehingga tidak ada masalah,"jelasnya.

Namun demi lancarnya persidangan, maka dirinya selaku negosiator dengan

para terdakwa berjanji akan bertemu dengan pihak-

pihak yang terkait, untuk menyampaikan aspirasi dari para terdakwa agar

persidangan selanjutnya bisa di berjalan sesuai

dengan agenda yang sudah di sepakati.

Ditanya kemungkinan adanya upaya penjemputan secara paksa terhadap

terdakwa, Yulius mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan

langkah-langkah persuasif, berhubung dengan situasi dan kondisi di dalam

LP Abepura yang tidak memungkinkan untuk di lakukan

upanya paksa.

" Banyak batu-batu di dalam LP Abepura, sehingga demi mencegah hal-hal

negatif, terpaksa kami tidak lakukan upaya

paksa,"tukasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang Bentrok Abepura,

Morris Ginting,SH mengatakan, pihaknya selaku hakim

pada prinsipnya tetap saja menunggu pemberitahuan dari jaksa, tentang

tertundanya persidangan, sebab semua itu kewenengan

dari jaksa. " Kami di sini hanya bisa menentukan agenda persidangan,

mengenai aksi mogok hadir yang dilakukan tahanan Bentrok

Abepura, kami serahkan kepada jaksa,"katanya.

Untuk diketahui, batu-batu yang digunakan para tahanan dan narapidana,

melakukan pelemparan, Selasa (29/8) kemarin, diduga

kuat diambil para tahanan di sekitar halaman dalam LP Abepura.

" Di dalam tahanan banyak, batu-batu, sehingga kemungkinan mereka ambil

dari dalam, namun kami sudah berusaha meberikan

arahan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan lakukan pelemparan

lagi,"ujar Pelaksana Harian Keamanan LP Abepura,Nyasoko

Asso.(cak)

keption Foto: Anggota Brimob Papua yang berjaga-jaga di LP Abepura, ketika

jaksa hendak menjemput para tahanan Bentrok

Abepura, Rabu (30/8), kemarin.

sumber info :detius yoman

Kamis, 31 Agustus 2006

Oknum Samapta yang Pukul Tahanan Diproses

SEMENTARA ITU, seorang oknum anggota polisi dari Samapta Polresta Jayapura

berinisial NO yang diduga melakukan penganiayaan

terhadap seorang terdakwa kasus Abepura Nelson Rumbiak, telah resmi

tersangka. Bahkan yang bersangkutan juga telah diamankan

di ruang tahanan untuk diproses sesuai ketentuan yang ada.

Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi,M.Si, mengatakan, atas

perbuatannya itu, oknum anggota polisi tersebut akan

diproses dengan pidana umum. Ia bisa dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP

karena telah melakukan penganiayaan kepada warga

masyarakat dan juga akan diproses dengan pelanggaran disiplin anggota Polri.

Menurutnya, seorang anggota Polri mestinya bisa memberikan perlindungan

maupun pengayoman kepada masyarakat, serta mempunyai

keteguhan emosi yang cukup, sehingga tidak melakukan tindakan yang

melanggar aturan itu.

"Sikap anggota yang demikian sangat kita sesalkan, karena mudah terpancing

provokasi yang dikeluarkan masyarakat. Ini hal

yang keliru, karenanya akan dikenai sanksi disiplin dan pidana umum,"

tegas Taufik saat dikonfirmasi di Mapolresta Jayapura

terkait perkembangan kasus tersebut, Rabu (30/8) kemarin.

Untuk memproses kasus ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap

para saksi dan sudah mengambil visum terhadap luka

yang diderita korban.

Dikatakan, apapun yang dilakukan anggota Polri, tentu saja tidak menutup

kemungkinan adanya anggota yang bertindak dengan

tidak mencerminkan sosok pelindung, pengayom, pelayan masyarakat maupun

penegak hukum. Misalnya saja, tidak menutup

kemungkinan adanya oknum anggota yang suka mengkonsumsi Miras, terlibat

kasus Narkoba dan sebagainya.

"Oleh sebab itu, kita minta maaf kepada masyarakat terkait adanya tindakan

anggotanya yang tidak mencerminkan sosok Polri

itu," ucap Kapolresta.

Ditegaskan, secara internal, pihaknya terus berbenah agar anggotanya bisa

menjadi sosok Polri yang diharapkan masyarakat.

"Yang jelas, pimpinan tidak mentolelir setiap anggota yang melakukan

pelanggaran dan akan diproses sesuai ketentuan yang

ada," tandasnya.

Pelaku Pengrusakan Mobil Jaksa Belum Teridentifikasi

Sementara terkait kasus pengrusakan mobil Kejaksaan Negeri Jayapura yang

dilempar batu dari dalam LP Abepura hingga kemarin

masih belum jelas siapa pelakunya.

Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus

Waterpauw saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/8)

kemarin menyatakan, bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. "Dari

hasil penyidikan yang telah dilakukan, tersangkanya

belum teridentifikasi dan kita masih terus melakukan penyelidikan," paparnya.

Meski belum diketahui secara pasti, namun yang jelas pelaku pengrusakan

mobil tersebut berada di dalam LP Abepura. Saat

ditanya soal asal batu yang digunakan untuk melempar, pihaknya

menjelaskan, berdasarkan informasi dari pihak LP, batu

tersebut bukan diambil dari luar LP, melainkan diperoleh dengan cara

digali dari dalam tanah yang berada di dalam lingkungan

sumber info :detius yoman

Jumat, 01 September 2006

Mogok, Hanya Akan Perberat Hukuman

*Permintaan Jaminan Keamanan Secara Tertulis Dianggap Berlebihan

JAYAPURA-Keinginan para terdakwa 'Kasus Bentrok Abepura' untuk mendapatkan

jaminan keamanan dari Kapolda Papua secara

tertulis menyusul adanya pemukulan terhadap salah seorang terdakwa

tersebut, tampaknya tak akan pernah terwujud. Sebab Polda

menilai, permintaan itu terlalu mengada-ada, sehingga jaminan kemanan

secara tertulis itu tak akan pernah dikeluarkan oleh

Kapolda.

Hal itu sebagaimana dikatakan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)

Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer, kepada

Cenderawasih Pos, kemarin. "Itu terlalu mengada-ada dan tidak sesuai

masalah. Saya kira itu ada maksud lain," ujar Wakapolda,

tadi malam.

Ditegaskan, masalah pengamanan, sudah menjadi kewajiban aparat kepolisian.

"Masalah keamanan, sudah jelas tanggung jawab

kami. Namun kalau ada permintaan jaminan keamanan secara tertulis, itu

sudah di luar konteks," tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, aksi mogok (Tidak Menghadiri Sidang, Meski Telah

Dijemput) dari para terdakwa kasus Abepura yang

terjadi Rabu (30/8) kemarin, sebagai ekses adanya pemukulan yang dilakukan

salah satu anggota Polresta Jayapura, adalah

bagian dari pelanggaran.

Namun demikian, bukan berarti harus menjadi alasan para terdakwa lainnya

untuk tidak menghadiri persidangan. Toh, pelaku

pemukulan juga telah diproses hukum (Statusnya Sudah Sebagai Tersangka).

"Terkait kasus ini, kita sudah jelaskan kepada para penasihat hukum para

terdakwa dan pendeta yang telah datang ke Polda.

Kami juga telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota itu dan telah

kita proses hukum," ujarnya.

Ditambahkan, sesuai aturan yang ada, Polda akan mengeluarkan jaminan

secara tertulis, kalau berada dalam wilayah yang darurat

atau sulit. "Kecuali kalau berada di suatu tempat yang sulit. Tempat

mereka kan biasa-biasa saja. Ini hanya ekses tingkahlaku

anggota yang melakukan pemukulan dan kita telah proses anggota itu secara

hukum," tambahnya.

Sebagai institusi, Polda juga tidak menghendaki kasus pemukulan itu

terjadi. Karenanya, upaya Polda selanjutnya adalah telah

mewarning dan memberikan arahan kepada para anggotanya agar dalam

melakukan pengamanan bertindak sesuai ketentuan yang ada

dan sewajarnya.

"Meski ada warga masyarakat yang memaki-maki dan menjelekkan nama baik

institusi, tidak perlu terprovokasi. Meski dalam hati

kita panas, tetapi tindakan kita harus tetap dingin," himbaunya.

Terkait aksi mogok para terdakwa yang tidak mau mengikuti persidangan Rabu

itu, kata Wakapolda, justru akan merugikan diri

mereka (Para Terdakwa). Sebab bisa dianggap sebagai hal yang mempersulit

persidangan, yang dampaknya bisa memperberat hukuman

mereka.

Soal adanya keputusan majelis hakim yang akan memindahkan penahanan kepada

para terdakwa Kasus Abepura dari LP Abepura ke

Rumah Tahanan Polda Papua, Wakapolda menyatakan, kalau demi kelancaran

proses persidangan, tidak ada masalah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Papua, Kombes Pol.

Drs. Kartono Wangsadisastra, saat ditemui di ruang

kerjanya, menjelaskan, terkait masalah keamanan itu, pihaknya telah

memberikan respon dengan mendatangkan personel untuk

melakukan pengamanan di lokasi sidang maupun dari lokasi penjemputan para

terdakwa di LP Abepura.

"Di samping itu, kita juga telah melakukan penindakan secara tegas

terhadap anggota yang telah melakukan pemukulan terhadap

salah seorang terdakwa kasus Abepura. Ini adalah bentuk atensi kita, agar

menjadi pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak

mengulangi kejadian yang sama," tuturnya.

Kepada penasihat hukum para terdakwa, pihaknya meminta agar jangan terlalu

berlebihan dalam menyikapi masalah tersebut. "Kami

juga cepat dalam memberikan reaksi untuk pengamanan mereka, kita juga

telah tindak tegas terhadap anggota yang salah itu,"

tandas Kartono.

Ditanya soal kasus pengrusakan terhadap mobil (bus) milik kejaksaan,

pihaknya menjelaskan, tim penyidik Polda Papua masih

bekerja untuk mengungkap kasus tersebut.

Hal yang sama dikatakan Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Taufik Pribadi,M.Si.

Menurutnya permintaan jaminan keamanan secara

tertulis dari para terdakwa kasus Abe itu, terlalu berlebihan.

"Permintaan itu terlalu berlebihan, sebab tanpa diminta pun kami sudah

melakukan pengamanan. Itu juga sesuai undang-undang

bahwa kami sudah diwajibkan untuk melakukan pengamanan itu," ujar Kapolresta.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi para terdakwa untuk tidak mengikuti

proses persidangan. Sebab untuk mengamankan agenda

tersebut, Kapolresta mengaku, pasti akan menurunkan personelnya sesuai

kebutuhan yang ada.

Hakim Minta Dipindah ke Rutan Polda///

Seperti diketahui menyusul penolakan (baca: mogok) para terdakwa Kasus

Bentrok Abepura menghadiri sidang yang berakibat

ditundanya sidang lanjutan Rabu (30/8), Ketua Majelis Sidang Bentrok

Abepura, Morris Ginting,SH mengeluarkan perintah agar

para terdakwa dipindahkan ke Rutan Polda Papua.

Hal tersebut terungkap dalam surat bernomor 196/Pen.Pid/2006/PN JPR sampai

nomor 233/Pen.Pid/2006/PN JPR, yang dikeluarkan PN

Jayapura, Rabu (30/8).

Surat itu antara lain berisikan, agar 7 terdakwa yang diduga terlibat

bentrok Abe dan sampai saat ini masih menjalani

pemeriksaan di PN Jayapura, agar dipindahkan ke Rutan Polda Papua. Mereka

adalah masing-masing,

Aris Mandowen, Fedrik Jitmau, Muh Kiatam Alias Ahmad, Piter Stevanus

Bunei, Y Echo Merano, Sem Wandik, dan Steven Wandik.

Hanya saja kapan para tahanan ini dipindahkan, pihak pengadilan mengatakan

semua tergantung pihak Kejaksaan Negeri Jayapura.

Morris mengharapkan dengan dikeluarkan keputusan tersebut keamanan para

tahanan kesus bentrok Abepura bisa terjaga dengan

baik. "Kita harapkan agar semua pihak bisa mengerti perannya

masing-masing, agar pemeriksaan tahanan bentrok Abepura di PN

Jayapura terlaksana dengan lancar, berhubung waktu masa tahanan sudah

hampir habis,"tukasnya.

Dikatakan, sesuai hasil rapat majelis hakim, telah ditetapkan jadwal

persidangan direncanakan hari ini Jumat (1/9), dengan

agenda pemeriksaan saksi meringankan yang diajukan penasihat hukum.

Sementara itu Ketua Tim Jaksa Penunut Umum (JPU) kasus bentrok Abepura,

Yulius Teuf,SH mengatakan, siap akan melaksanan

putusan hakim tersebut. Hanya saja dalam melakukan putusan hakim yaitu

memindahkan penahanan terdakwa ke Polda tersebut,

pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah yang bermartabat, tidak

arogan. "Kami sedang mempertimbangkan tindakan yang

tidak akan merugikan satu pihak, namun yang diutamakan agar persidangan

bisa terlaksana kembali dengan lancar,"tukasnya.

Ditanya mengenai kapan waktu pemindahan tahanan dari LP Abepura, ke Rutan

Polda Papua, pihaknya enggan berkomentar, sebab

masih akan berkordinasi dengan pimpinannya serta tim jaksa lainnya.

Di tempat terpisah, Penasihat Hukum Para tahanan Bentrok Abepura, Alosius

Renowarin,SH, belum bisa berkomentar, sebab belum

mendapatkan salinan surat keputusan dari Hakim perihal rencana pemindahan

tersebut. Meski begitu dirinya menyatakan cukup

menyesalkan keputusan hakim tersebut.

" Kami sangat menyesalkan kebijakan yang diambil oleh hakim tersebut.

Kalau memang sudah keluarkan surat untuk pemindahan ke

rutan Polda, maka kami seharusnya menerima salinannnya,"kata pimpinan

Elsam Papua, ini.

Dikatakan, selaku PH hanya tahu tentang rencana persidangan lanjutan hari

ini, sedangkan rencana pemindahan sama sekali belum

ke ketahui secara pasti.

Ditanya mengenai apakah kliennya akan hadir dalam persidangan yang di

rencanakan hari ini, Alosius mengaku tidak begitu tahu

pasti, sebab merupakan hak dari kliennya. " Klien kami mengharapkan agar

ada jaminan keamanan secara tertulis, dari Polda

Papua baru mereka bisa hadir dalam sidang dan saya pikir itu hak

mereka,"tukasnya.(fud/cak)

sumber info :detius yoman

Pembangunan Infrastruktur Papua Tak Serius

[JAKARTA] Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Kemerdekaan Republik

Indonesia, makin kecil maknanya bagi rakyat Papua, provinsi paling

timur. Kesan itu tercermin dari isi Pidato Kenegaraan Presiden Susilo

Bambang Yu-dhoyono di depan Rapat Paripurna DPR pada 16 Agustus 2006

lalu.

Isi pidato itu mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah dengan

janjinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara menyeluruh

di Papua.

Demikian komentar anggota Komisi XI DPR asal Papua, Inya Bay kepada

Pembaruan di Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Demokrasi Kebangsaan (PDK) itu, dana tambahan pembangunan infrastruktur

Papua yang disebutkan dalam pidato Presiden 16 Agustus itu sebesar Rp

800 miliar. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan gagasan besar

The New Deal for Papua yang disampaikan Presiden Yudhoyono sendiri pada

sidang kabinet 19 Mei 2006.

Sebelumnya atas dasar arahan Presiden, dana tambahan pembangunan

infrastruktur Papua yang awalnya diusulkan Rp 2,9 triliun, dalam

pertemuan antara Bappenas, DJA, Departemen PU, Departemen Perhubungan

pada 8 Agustus 2006, disepakati menjadi Rp 2 triliun. Karena itu, sangat

aneh kalau dana yang telah disetujui sebesar Rp 2 triliun lalu berubah

menjadi Rp 800 miliar ketika dibacakan dalam Pidato Kenegaraan 16

Agustus.

"Lebih aneh lagi, dalam pidato Presiden menyebutkan angka Rp 800 miliar,

tetapi dalam lembaran penjelasan RUU APBN 2007 pada Pasal 11 ayat (2)

angka 2 tertulis Rp 750 miliar. Rakyat Papua dipermainkan, sehingga

timbul pertanyaan, apakah Provinsi Papua dan rakyatnya ini bukan bagian

dari NKRI?" tanya Inya Bay.

sumber info :detius yoman

Banyak Masalah Pemerintahan di Papua Belum Terselesaikan

[JAYAPURA] Banyaknya masalah pemerintahan di Papua yang harus

diselesaikan. Di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM ),

pelurusan sejarah integrasi Pepera dalam negara kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selain itu, masih berlakunya tiga UU Pemerintahan Daerah di Tanah Papua,

yaitu UU No 21 Tahun 2001, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No 45 Tahun 1999 Pemekaran Irian Jaya menjadi Tiga

Provinsi. Seharusnya yang berlaku adalah UU Otonomi Khusus.

Hal itu dikemukakan Pimpinan Solidaritas Nasional Untuk Papua (SNUP)

Bonar Tigor Naipospos dalam kegiatan 'Bicara di Para-para' yang

dilakukan di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (30/8),

dengan tokoh-tokoh Papua.

Istilah bicara di para-para dipilih sebagai simbol kearifan lokal

masyarakat Papua yang memiliki tradisi rembuk pendapat secara egaliter

dengan cara duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah-masalah aktual

di sekitar kampung yang harus diselesaikan.

Kegiatan sehari yang diprakarsai SNUP itu dihadiri Gubernur Provinsi

Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP Jhon Ibo, Wakil Ketua Komarudin

Watubun, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Frans Wospakrik,

Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid, Sekretaris Umum Dewan

Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri, Ketua Pokja Papua Albert Hasibuan.

Selain itu, kata Bonar, masalah yang ada dalam pemerintahan di Papua

yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia asli Papua di bidang

pendidikan dasar dan menengah, peta pendidikan di Papua yang tidak

jelas, memburuknya kualitas kesehatan orang asli Papua, masalah

pembalakan liar hutan dan pencurian hasil laut yang sering terjadi.

Di samping itu maraknya korupsi dana otonomi khusus. "Selain itu masalah

terbatasnya pemberdayaan orang Papua di bidang ekonomi dan bisnis. Belum

adanya data yang pasti tentang jumlah penduduk asli Papua. Juga euforia

pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Masalah lain juga

rendahnya rekrutmen anggota TNI/ Polri dari orang asli Papua," ujar

Bonar. Kesemuanya itu, kata Bonar, merupakan satu rangkuman dari

serangkaian berbicara di para-para di beberapa daerah yaitu Biak,

Manokwari, Timika, Sorong, dan Jayapura.

Sementara itu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu menyambut baik apa yang

direkomendasikan SNUP untuk diperhatikan. Menurut Suebu, semua ini

karena rakyat Papua miskin dalam segala hal.

"Bila kemiskinan diubah, itulah Papua baru. Untuk itu, kita perlu ada

satu terobosan yang terjadi. Saya melihat kita ini dibodohi atau kita

telat mikir. Kita harus menitikberatkan manusia sebagai titik sentral

dalam pembangunan di Tanah Papua," ujarnya.

Pengamat masalah sosial di Papua, Frans Maniagasi menegaskan, sekarang

rakyat menunggu tindakan nyata dari gubernur Papua terpilih. [ROB/W-8]