SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM BY.DETIUS YOMAN

Kisah Perjuangan

---

SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM BY.DETIUS YOMAN http://omawandoakyomanwenda.blogspot.com

Mbaliem WPNews- Harian Cenderawasih Pos pada edisi Senin 03 Juli 2006 menurunkan berita dengan judul “Di Wamena, 2 Anggota TPN/OPM Turun Gunung” adalah TIDAK BENAR karena salah satu dari dua orang yang menyerahkan diri tersebut adalah seorang pembantu pada pos Koramil di Distrik Kelela. Kabupaten Jayawijaya Papua.

Media propaganda Indonesia yang dibangun di Papua seperti Cenderawasih Pos telah menulis berita yang tidak benar dan jelas-jelas telah membodohi rakyat Papua pada umumnya. Berita bohong ini ditulis oleh seorang wartawan Cenderawasih Pos perwakilan Wamena yang berinisial Jk atau bernama Joko.

Hal ini ditegaskan oleh sumber terpercaya WPNews yang datang dari Distrik Kelela untuk melaporkan langsung kepada WPNews dari Mbaliem (Wamena), Sumber kami yang tidak mau namanya ditulis tersebut melaporkan via telephone selulernya bahwa, Sangkur Yikwa kesehariannya ia bekerja sebagai pembantu di Koramil Kelela, sedangkan Alom Pagawak adalah seorang Kepala Desa Yelonggolo yang melarikan diri ke hutan pada tahun 1999 yang lalu. Alom Pagawak melarikan diri ke hutan karena ia begitu getol dan vocal melawan Aparat Tripika dalam setiap Upacara Adat yang dilakukan di daerah tersebut, Alom dianggap orang yang sangat membahayakan stabilitas NKRI atas Papua, sehingga dia dijadikan buronan Polisi di Distrik tersebut. Demikian tegasnya sambil mengakhiri pembicaraannya bersama WPNews hari ini, Selasa 04 Juli 2006 pukul 11:25 Waktu Papua Barat.

Dari laporan ini terlihat jelas bahwa Kepolisian Polres Jayawijaya bekerjasama dengan Harian Cenderawasih Pos telah melakukan pembohongan Publik dengan membuat berita omongkosong untuk mengejar Karier dan Pangkat di Instansi masing-masing.

Dibagian lain pada hari yang sama harian Cenderawasih Pos juga menurunkan Judul berita yang begitu fantastic, ”Mantan TPN/OPM Mengaku Senang Bergabung Dengan NKRI” hal ini terlihat Media Cepos sedang digunakan oleh TNI/POLRI untuk membungkam semua aspirasi Papua Merdeka yang begitu senter dibicarakan akhir-akhir ini di luar dan dalam negeri, untuk itu diharapkan pada semua warga Papua Barat agar tidak termakan issue-issue murahan ini.

Seorang TPN/OPM sejati tidak akan pernah menyerah sebelum cita-cita dan keyakinannya terwujud, Hanya TPN/OPM Gadungan yang dipelihara TNI/POLRI yang akan menyerahkan diri untuk membuat issue murahan guna membangun opini public bahwa perjuangan Papua Barat Merdeka adalah sia-sia.

Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala

Makassar, Kepolisian Resort (Polres) Makassar Barat, Kamis (2/3), memanggil tokoh pergerakan mahasiswa asal Papua di Makassar, untuk mengusut pelaku perusakan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat di Makassar saat aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa Papua, Rabu (1/3).

Buktar Tabuni, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Peduli Papua (KPMPP) kepada wartawan mengatakan, telah menerima surat panggilan dari polisi sebanyak dua lembar, Rabu malam dan diminta hadir di Polres Makassar Barat untuk diperiksa sebagai saksi atas perusakan monumen bersejarah tersebut.

Buktar mengatakan, akan memenuhi panggilan itu dan telah meminta didampingi Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Hasbi Abdullah SH selaku kuasa hukum.

Monumen itu dirusak ketika puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai elemen, menggelar aksi menuntut PT Freeport ditutup. Aksi itu dilakukan di depan monumen yang menandai sejarah operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962 ketika "Bumi Cendrawasih" hendak dibebaskan dari pendudukan kolonial Belanda.
Aksi itu diwarnai perusakan dan sasarannya adalah pelang monumen yang terbuat dari kuningan bertuliskan Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat serta beberapa lampu taman. Mahasiswa juga mengganti tulisan monumen itu di tembok, "Ini monumen penindasan orang Papua."

Hasbi mengatakan, perusakan yang terjadi Rabu lalu tak terhindarkan dan itu sebagai reaksi spontan atas luapan kemarahan mahasiswa terhadap perlakuan aparat kepada rekan-rekan mereka yang melakukan aksi menuntut PT Freeport ditutup yang dilakukan di beberapa tempat.

Menurut Hasbi, polisi sebaiknya tidak bertindak berlebihan menghadapi aksi masyarakat dan mahasiswa Papua yang menuntut penutupan Freeport, seperti yang terjadi di Jakarta yang berakhir dengan penangkapan mahasiswa dan sejumlah aktivis. Akibatnya, mengundang reaksi mahasiswa Papua di berbagai kota, termasuk yang terjadi di Makassar, Rabu lalu.

Bentuk Koalisi

Sebagai wujud keprihatinan atas tindakan brutal aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua, baik yang berada di Mile 74 Papua maupun di Kuningan, Jakarta, beberapa hari lalu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk Koalisi Solidaritas Masyarakat Papua.

Koalisi tersebut dideklarasikan, Kamis (2/3) siang, di Kantor LBH Makassar, terdiri dari Walhi Sulsel, LBH Makassar, eSel, PP-HAM, Jangkar Bumi, Serikat Rakyat Bulukumba (SRB) dan Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar (UNM). Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah mahasiswa asal Papua.

Hasbi Abdullah membacakan pernyataan sikap koalisi berisi dukungan terhadap tuntutan masyarakat untuk menutup Freeport dan mengecam tindakan brutal aparat keamanan ketika menghadapi aksi yang menuntut penutupan perusahaan itu, serta mengecam pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang penolakan penutupan Freeport.

Koalisi juga mendukung segala usaha masyarakat Papua dalam menuntut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

"Perjuangan masyarakat Papua harus didukung, mereka terlalu lama dijadikan warga negara kelas dua di Republik ini dengan berbagai diskriminasi serta perlakuan yang tidak adil," jelas Hasbi. (DETIUS YOMAN INFO LANIJAYA )